Brigade Sayyid al-Syuhada: Tentara AS Mesti Paham Tenggat, Kesempatan Mereka Bercokol di Irak Bukan untuk Selamanya
POROS PERLAWANAN – Jubir Brigade Sayyid al-Syuhada, Kadhim al-Farthusi pada hari Rabu 18 November kemarin menegaskan, serangan ke Kedubes AS pada Selasa malam lalu mengandung sebuah pesan matang. Menurutnya, Tentara AS mesti paham bahwa mereka tidak memiliki kesempatan (bercokol di Irak) untuk selamanya.
“Kelompok-kelompok Poros Perlawanan di Irak tidak punya kesepakatan apa pun dengan AS. Namun kelompok-kelompok ini memberi kesempatan kepada Pemerintah AS untuk segera menarik pasukannya dari Irak. Sebab itu, mereka tidak bertanggung jawab atas serangan kemarin malam,” kata al-Farthusi kepada Baghdad al-Youm.
“Mengingat bahwa tidak ada kesempatan abadi untuk AS, Pemerintah Washington mesti merespons tuntutan penarikan mundur seluruh pasukannya dari Irak, agar tidak lagi menyaksikan serangan-serangan semacam ini,” imbuhnya.
“Berlawanan dengan sejumlah rumor, tidak ada pihak ketiga, juga tidak ada usaha untuk mengacaukan perhitungan. Yang ada adalah fakta bahwa balasan militer kepada penjajah merupakan hak semua orang Irak, yang punya kemampuan untuk melakukannya,” tandas al-Farthusi.
Sebelum diadakannya Pilpres AS, muncul wacana soal kemungkinan ditutupnya Kedubes AS di Baghdad, yang bertujuan menekan Pemerintah Irak untuk mengendalikan sentimen anti-AS di negara tersebut.
Sejumlah sumber menggulirkan kemungkinan serangan AS kepada Poros Perlawanan Irak, dengan dalih mereka adalah pelaku serangan-serangan roket ke Kedubes AS di Zona Hijau Baghdad.
Poros Perlawanan Irak sendiri menampik tegas keterlibatan dalam serangan-serangan itu. Kendati menegaskan keharusan Tentara AS untuk segera angkat kaki dari Irak, mereka menyatakan bahwa dalam kondisi sekarang, serangan semacam itu berlawanan dengan kepentingan nasional Irak.
Demi meredam ketegangan, PM Irak Mustafa al-Kadhimi mengadakan pertemuan dengan 25 Dubes dari negara-negara asing, termasuk AS. Al-Kadhimi meyakinkan mereka soal pembatasan senjata di tangan Pemerintah dan jaminan Baghdad untuk melindungi tempat-tempat diplomatik.
