Loading

Ketik untuk mencari

Afrika

Buntut Normalisasi, Maroko Makin Berani Langgar HAM dan Bertindak Represif terhadap Pejuang Kemerdekaan Sahara Barat

POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, para aktivis dan masyarakat di Sahara Barat menjadi sasaran tindakan keras dan pelanggaran hak asasi manusia oleh Pemerintah Rabat, beberapa minggu setelah Amerika Serikat mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah yang disengketakan, sebagai hadiah normalisasi dengan Israel.

Portal berita Middle East Eye mengutip para aktivis yang mengatakan pada Jumat bahwa keputusan Washington pada 10 Desember 2020 untuk mengakui klaim teritorial Maroko atas Sahara Barat telah memberanikan Pemerintah Rabat untuk melecehkan masyarakat dan mereka yang kritis terhadap langkah tersebut.

Mahmoud Lemaadel, salah satu aktivis, melaporkan jumlah serangan yang “belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap aktivis dan juru kampanye di Sahara Barat selama beberapa minggu terakhir.

“Sejak saat itu (pengakuan AS), Maroko telah meluncurkan kampanye sewenang-wenang yang menargetkan aktivis hak asasi manusia dan juga warga yang tidak ada hubungannya dengan jenis aktivisme apa pun,” kata Lemaadel.

Setelah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Sudan, Maroko menjadi negara Arab keempat yang mencapai perjanjian normalisasi dengan Israel akhir tahun lalu. Seluruh perjanjian normalisasi ditengahi oleh pemerintahan mantan Presiden AS, Donald Trump selama hari-hari terakhirnya menjabat.

Sebagai bagian dari kesepakatan kontroversial tersebut, Trump setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko di Sahara Barat, yang telah menjadi pusat perselisihan teritorial selama puluhan tahun antara Pemerintah Maroko dan Front Polisario.

Front Polisario yang didukung Aljazair memperjuangkan aspirasi orang-orang Sahrawi yang ingin merdeka dari Pemerintahan Maroko dan untuk menggelar referendum tentang penentuan nasib sendiri, sesuatu yang telah dijanjikan oleh PBB dalam resolusinya.

Sahara Barat yang kaya sumber daya, bekas koloni Spanyol, diklaim oleh Maroko pada tahun 1957, tetapi penduduk pribumi sangat menentang kontrol Maroko dan telah menyerukan kemerdekaan dari negara Afrika Utara itu.

Menguraikan kampanye penindasan Rabat, Lemaadel mengatakan bahwa sejak Desember lalu, warga Sahrawi telah dihentikan di jalan-jalan dan dicerca pertanyaan seputar pandangan mereka tentang Pemerintahan Maroko atas wilayah tersebut.

Selanjutnya, Mohamed Elbaikam, seorang aktivis lainnya, mengungkapkan taktik penindasan lain yang digunakan oleh Pemerintah Maroko.

“Gaji aktivis hak asasi manusia dipotong atau dibekukan, anggota keluarganya sering diancam dan ada beberapa contoh telepon diretas dan diekspos,” katanya.

Tags: