Damaskus Kecam Kunjungan Ilegal Delegasi Belanda dan Prancis ke Wilayah Suriah yang Dikuasai Militan Dukungan AS
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Kementerian Luar Negeri Suriah mengecam keras masuknya delegasi Belanda dan Prancis secara ilegal ke bagian timur laut negara itu, yang diduduki gerilyawan dukungan AS.
Seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Minggu bahwa pertemuan antara diplomat Barat dan militan yang tergabung dalam Pasukan Demokratik Suriah (SDF) “merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan serangan terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah”.
Menurut pernyataan itu, delegasi Belanda yang dipimpin oleh utusan khusus untuk Suriah Emiel de Bont pada Sabtu memasuki wilayah tersebut dalam kolusi dengan SDF dengan dalih menerima sejumlah teroris ISIS asal Barat. Delegasi Prancis dari Yayasan Danielle Mitterrand dan Dewan Kota Paris juga secara ilegal mengunjungi kota Qamishli di provinsi Hasakah.
Kementerian menuduh pihak berwenang Prancis dan beberapa Pemerintah Barat lainnya “terlibat langsung” dalam memicu militansi di seluruh Suriah.
Ribuan warga Barat melakukan perjalanan ke wilayah yang dikuasai oleh Daesh dan bergabung dengan barisan mereka di Suriah dan Irak selama beberapa tahun terakhir.
Negara-negara Eropa enggan memulangkan warga negara mereka yang hidup dalam keadaan sulit di kamp-kamp penampungan. Sebuah pengadilan di Belanda pada tahun lalu memutuskan bahwa pihak berwenang tidak berkewajiban untuk memulangkan sekelompok beranggotakan 23 wanita Belanda dan 56 anak-anak mereka yang saat ini dipenjara di Suriah utara.
Setidaknya 220 anak berkebangsaan Belanda berada di Suriah atau Turki, 75 persen di antaranya berusia di bawah empat tahun dan lahir di wilayah tersebut dari orang tua berkewarganegaraan Belanda.
Di tempat lain dalam pernyataan itu, Kementerian juga menyerukan penarikan penuh pasukan Turki, yang telah memberikan dukungan kepada gerilyawan yang beroperasi untuk menggulingkan Pemerintah Damaskus sejak awal 2011.
“Ini merupakan puncak dari kebijakan Turkifikasi rezim Turki, yang akan ditolak oleh warga Suriah yang merdeka, sama seperti orang-orang kami di Golan Suriah yang diduduki menolak identitas Israel,” kata pernyataan itu.
Pernyataan itu juga menegaskan kembali tekad untuk memperluas kedaulatan negara Arab atas semua wilayahnya dan membebaskan mereka dari Turki, AS, dan negara-negara pendudukan asing lainnya.
“Suriah menyerukan kepada Komunitas Internasional khususnya PBB dan organ-organnya untuk mengambil sikap yang tepat terhadap praktik-praktik ini dan untuk memaksa Pemerintah negara-negara yang memusuhi Suriah untuk meninggalkan kebijakan subversif mereka yang bertujuan menghambat kembalinya keamanan dan stabilitas ke Suriah”, bunyi pernyataan tersebut.
Militan Kurdi -dengan bantuan kurang dari 1.000 tentara Amerika- masih menguasai seperempat wilayah Suriah.
Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat provinsi Hasakah di timur laut Suriah telah menggelar demonstrasi untuk mengecam pengerahan militer ilegal Turki ke daerah mereka, selain kehadiran SDF dan praktik sewenang-wenang dari militan yang didukung AS.
