Dubes China Kritik Propaganda ‘Perang Dingin Baru’ Kreasi AS
POROS PERLAWANAN – Dubes China untuk AS, Qin Gang mengatakan, ”Runtuhnya Uni Soviet disebabkan dirinya sendiri dan perbuatannya. Korupsi dan rivalitas persenjataan telah menyeret Uni Soviet ke arah keruntuhan. Namun China bukan Uni Soviet.”
Dilansir al-Alam, hal ini disampaikan Qin dalam sebuah pertemuan yang diadakan Komite Nasional Hubungan AS-China di Washington, Jumat 3 September malam.
“China telah mengambil pelajaran dari sejarah dan menempuh jalan lain. Meski aliansi China-Uni Soviet bubar pada dekade 1960, China meraih banyak keberhasilan. China bisa mengatasi paceklik dan kelangkaan bahan pangan, serta berubah menjadi kekuatan ekonomi kedua di dunia,” imbuh Qin.
“Kami telah melewati semua guncangan ini. Saat ini, ketika AS menggunakan kekuatan Pemerintahan untuk menundukkan Huawei, bukan hanya perusahaan ini tetap tegak, tapi korporasi-korporasi lain seperti Huawei justru bermunculan.”
“Tak seperti permusuhan lama antara AS dan Uni Soviet, China menghendaki penguatan hubungan dengan AS antara Kementerian Luar Negeri, Ekonomi, Keuangan, Kepolisian, Tentara, dan rekonstruksi mekanisme dialog. Hanya dengan memahami kecenderungan politis satu sama lain kita bisa mengatasi perbedaan dengan cara konstruktif,” paparnya.
Ia mengkritik para pemimpin dan pemikir Washington, karena menyebut persaingan antara China dan AS sebagai “perang dingin baru”. Menurutnya, ini adalah sebuah kesimpulan yang keliru.
“Kebijakan radikal Pemerintahan AS yang lalu (Donald Trump) terhadap China telah mencederai hubungan kita. Kondisi ini bukan hanya tak berubah, tapi malah berlanjut. Gedung Putih dan Pentagon di bawah kepemimpinan Trump telah memulai perubahan strategis besar-besaran dari ‘perang terhadap terorisme’ menjadi ‘rivalitas dengan kekuatan-kekuatan besar’ seperti Rusia, terutama China. Berdasarkan kebijakan ini, China dipandang sebagai ancaman terbesar bagi supremasi AS di dunia,” tegas Qin.
Qin pun mengkritik Biden, yang melanjutkan kebijakan ini dengan menambah sanksi atas korporasi dan pejabat-pejabat China, juga menghasut negara-negara di Kawasan untuk melawan Beijing.
