Gelombang Ketidakpuasan Kian Merebak di Suriah
POROS PERLAWANAN – Gelombang ketidakpuasan semakin meluas di Suriah seiring pemerintahan otoriter dan terpusat Ahmed al-Sharaa. Kebijakan eksklusif dan represifnya memicu protes, ketegangan sektarian, serta memperdalam ketidakstabilan nasional.
Mengutip Tehran Times pada Senin 18 Agustus, Al-Sharaa menjalankan kekuasaan dengan pendekatan yang sangat sentralistis, kerap mengabaikan kelompok-kelompok penting dalam populasi Suriah. Dengan mengonsolidasikan kekuasaan dan mengucilkan berbagai komunitas, ia menciptakan lingkungan politik yang menutup ruang dialog. Perbedaan pendapat lebih sering dihadapi dengan represi dan kekerasan.
Kebijakan ini memicu keresahan yang makin meluas. Komunitas Druze, misalnya, kembali turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban setelah bentrokan mematikan dengan pasukan yang berafiliasi dengan otoritas Damaskus.
Ketegangan juga meningkat di wilayah pesisir, basis utama komunitas Alawit. Pada Maret lalu, kekerasan sektarian menewaskan sekitar 1.400 orang, sebagian besar warga sipil. PBB menyebut peristiwa itu berpotensi menjadi kejahatan perang yang dilakukan anggota pasukan Pemerintah Transisi Suriah.
Milisi Haiat Tahrir al-Sham (HTS), yang bersekutu dengan al-Sharaa, menggulingkan Presiden Bashar al-Assad pada Desember lalu. Peristiwa itu semakin memperdalam perpecahan sektarian.
Dalam laporan terbarunya, Komisi Penyelidikan PBB untuk Suriah menyebut otoritas di Damaskus mengirim bala bantuan yang bergabung dengan ribuan milisi bersenjata. Operasi yang awalnya bersifat militer, menurut laporan itu, dengan cepat berubah menjadi pembantaian sektarian.
“Skala dan kebrutalan kekerasan yang terdokumentasi sangat mengkhawatirkan,” ujar Ketua Komisi, Paulo Sergio Pinheiro. “Kami mendesak otoritas sementara menuntut pertanggungjawaban semua pelaku, tanpa memandang afiliasi atau pangkat mereka.”
Meski puluhan tersangka dilaporkan telah ditangkap, Komisi menilai respons itu masih jauh dari memadai. Laporan tersebut juga memperingatkan terjadinya serangan balasan di tengah iklim ketakutan yang terus meningkat.
Sementara itu, pasukan al-Sharaa terlibat bentrokan berkepanjangan dengan kelompok Kurdi di wilayah sengketa.
Didukung oleh sejumlah negara regional, serta mendapat simpati tidak langsung dari Eropa dan Amerika Serikat, al-Sharaa tampak percaya diri dapat bertindak tanpa konsekuensi. Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih rumit. Kekuatan regional masih sangat aktif berperan di Suriah.
Israel berulang kali mengekspos kelemahan negara baru itu dengan menyerang hampir seluruh aset militer penting Suriah.
Sejumlah analis menilai kebijakan al-Sharaa tidak berkelanjutan. Alih-alih membawa stabilitas, langkah tersebut berpotensi menyeret Suriah makin dekat ke jurang kehancuran.
Di sisi lain, Pemerintah al-Sharaa kini juga menghadapi tekanan baru: status ribuan militan asing yang bertempur di Suriah selama lebih dari satu dekade.
Para pejuang itu secara resmi mengajukan petisi kepada Kementerian Dalam Negeri Suriah untuk mendapatkan kewarganegaraan dan paspor.
Menurut Reuters, mereka mengeklaim layak mendapat status kewarganegaraan karena peran mereka dalam menggulingkan Pemerintahan Assad. Dalam surat petisi, mereka menyatakan kewarganegaraan Suriah akan memungkinkan mereka menetap secara legal, memiliki properti, dan bepergian bebas.
Petisi tersebut diajukan melalui tokoh pejuang asing yang dikenal publik, Bilal Abdul Kareem. Mantan komedian asal Amerika yang kemudian beralih menjadi koresponden perang itu telah menetap di Idlib sejak 2012. Dalam wawancara telepon dengan Reuters, ia menyebut petisi tersebut mewakili ribuan warga asing yang berasal lebih dari selusin negara.
Mereka berasal dari Mesir, Arab Saudi, Lebanon, Pakistan, Indonesia, Maladewa, Inggris, Jerman, Prancis, AS, Kanada, serta komunitas Chechnya dan Uighur. Banyak dari mereka beserta keluarga kini tidak memiliki dokumen sah, sebagian bahkan telah dicabut kewarganegaraan aslinya.
Para militan itu khawatir akan dipenjara atau dieksekusi bila dipulangkan ke negara asal.
Kritikus menilai pemberian kewarganegaraan Suriah kepada militan asing berpotensi menimbulkan penolakan keras dari masyarakat lokal.