Hamas: Komite ‘Penyelidik Pembunuhan Banat’ Bentukan PNA Tak Bisa Dipercaya
POROS PERLAWANAN – Hamas menegaskan, pihaknya tidak menerima rencana Pemerintah Otonomi Nasional (PNA) untuk membentuk komite penyelidikan pembunuhan aktivis Nizar Banat.
Dilansir al-Alam, Hamas dalam statemennya menyatakan bahwa PNA bertanggung jawab atas pembunuhan Banat. Al-Mayadeen melaporkan, Hamas menyatakan bahwa komite yang dibentuk PNA dan instansi-instansinya “tidak bisa dipercaya”.
Sembari menyebut PNA sebagai dalang utama pembunuhan aktivis Palestina itu, Hamas meminta dari rakyat dan kelompok-kelompok Palestina untuk mengakhiri tindakan-tindakan PNA dan instansi-instansinya.
Jubir Badan Keamanan Domestik PNA, Talal Duwaikat pada Kamis lalu mengumumkan, PNA telah menginstruksikan pembentukan sebuah komite pencari fakta tentang pembunuhan Banat.
Penangkapan di malam hari dibarengi kekerasan dan penembakan, kemudian pengumuman tewasnya Banat di tangan aparat PNA telah memicu kemarahan dan protes di Palestina.
Para pengunjuk rasa berkumpul di Ramallah dan al-Khalil serta menyuarakan slogan-slogan anti-PNA. Kondisi keamanan di Tepi Barat dikabarkan dalam keadaan genting. Aparat keamanan di Ramallah dilaporkan bentrok dengan para pengunjuk rasa.
Banyak faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, mengutuk pembunuhan Banat dan menyebutnya sebagai kejahatan.
Jihad Islami dalam statemennya menyebut kejadian itu sebagai teror dan menyatakan, tewasnya Banat menunjukkan seberapa besar ambisi PNA untuk membungkam para penentangnya.
Fraksi Perubahan dan Reformasi Palestina dalam statemennya menyatakan, Banat ditangkap dan dipukuli hingga tewas hanya karena ia menentang kebijakan-kebijakan PNA.
Menurut Fraksi ini, pembubaran Dewan Legislatif adalah keputusan yang keliru dan ilegal, sebab itu akan menyebabkan kekosongan hukum, meningkatnya unilateralisme, kediktatoran, dan tindak represif oleh biro-biro keamanan PNA.
Fraksi Perubahan dan Reformasi juga menuntut agar Pemerintahan PNA saat ini disingkirkan; Pemerintahan “yang telah melakukan banyak pelanggaran, dan yang terbaru adalah skandal vaksin dan pembunuhan Banat”.
