Hamas Sebut Keberadaan Orang-orang Zionis seperti Liz Truss ‘Aib bagi Umat Manusia’
POROS PERLAWANAN – Hamas mengecam pedas statemen PM Inggris, Liz Truss di hadapan para legislator Yahudi di Parlemen Inggris. Seorang petinggi Hamas menyebut tindakan Truss sebagai bentuk agresi terhadap hak-hak bangsa Palestina.
“Statemen Truss bahwa ia adalah pendukung besar Zionisme menunjukkan keberpihakan Inggris dengan para penjajah dan agresi terhadap bangsa kami,” kata petinggi Hamas, Sami Abu Zuhri, dikutip al-Alam dari kantor berita Sama.
“Pernyataan ini adalah kelanjutan kejahatan Inggris terhadap isu nasional kami, yang telah dimulai sejak masa Deklarasi Balfour dan sudah berusia lebih dari seratus tahun,” imbuhnya.
“Orang-orang yang menutup-nutupi pembunuhan anak-anak tak berdosa seperti ini adalah aib bagi umat manusia.”
Pada Senin lalu, Truss di hadapan anggota Yahudi Parlemen Inggris berkata secara terang-terangan, ”Seperti yang kalian ketahui, saya adalah seorang Zionis dan pendukung berat Israel. Saya tahu kita punya peluang untuk memperkuat hubungan kedua belah pihak.”
“Saya sangat gembira bisa hadir di tengah aktivitas komunitas sahabat-sahabat Israel di Partai Konservatif untuk pertama kalinya sebagai Perdana Menteri.”
Sebelum ini, PM Israel, Yair Lapid juga telah bertemu dengan Truss. Dalam pertemuan tersebut, Truss memberi tahu Lapid bahwa ia sedang mengkaji rencana pemindahan Kedubes Inggris dari Tel Aviv ke Quds.
Jika rencana ini dilakukan, maka Truss telah mengambil langkah serupa dengan mantan Presiden AS, Donald Trump yang pada 2018 silam melakukan tindakan kontroversial dengan memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Quds.
Di masa itu, Trump menyebut Quds (Yerusalem) sebagai Ibu Kota Israel. Pernyataan ini tak ayal memicu amarah bangsa Palestina dan Umat Muslim sedunia.
Sebagian besar negara enggan memindahkan Kedubes mereka ke Quds, sebab mereka tidak mengakui didudukinya sektor timur Quds oleh Rezim Zionis.
Israel pada 1967 menduduki Quds Timur dan Tepi Barat serta mendeklarasikan sektor timur Quds sebagai bagian dari Tanah Pendudukan. Keputusan ini dianggap ilegal oleh sebagian besar masyarakat internasional.
