Hizbullah-Amal Kompak Tolak Perundingan Perbatasan Tunduk pada ‘Logika Normalisasi’ Israel
POROS PERLAWANAN – Dilansir al-Alam, menjelang diadakannya pertemuan pertama antara Lebanon dan Israel terkait penentuan perbatasan, Hizbullah dan Amal merilis statemen bersama tentang susunan tim negosiator Lebanon.
Dalam statemen dua kelompok Syiah itu disebutkan, berdasarkan kesepakatan yang diumumkan Ketua Parlemen Nabih Berri terkait perundingan penentuan perbatasan, pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi harus berasal dari kalangan militer.
Menurut Hizbullah dan Amal, keterlibatan tokoh-tokoh nonmiliter dalam negosiasi bertentangan dengan kesepakatan yang telah diumumkan, juga melanggar MOU April 1996 dan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB.
Hizbullah dan Amal menegaskan penolakan mereka terhadap susunan delegasi Lebanon saat ini. Mereka menyatakan, ”Kami secara terang-terangan menentang apa yang telah terjadi sekarang. Sebab pelanggaran kesepakatan tentang perundingan akan membahayakan posisi Lebanon dan kepentingannya, serta mengancam semua rukun kekuatan negara kita.”
“Pelanggaran terhadap kesepakatan perundingan adalah pukulan telak bagi peran Lebanon dan Poros Perlawanan, juga terhadap posisi negara ini di Dunia Arab, serta merupakan bentuk penyerahan diri di hadapan logika Israel; logika yang menuntut diwujudkannya segala bentuk normalisasi hubungan.”
Di akhir statemen, Hizbullah dan Amal meminta dari para pejabat Lebanon segera merujuk ke MOU April 1996, untuk kemudian membentuk delegasi yang sesuai dengan kesepakatan yang telah diumumkan terkait perundingan perbatasan selatan Lebanon.
Selain perbatasan air, Lebanon dan Rezim Zionis juga bersengketa terkait perbatasan darat di tiga titik, termasuk ladang Shebaa, desa Ghajar, dan Dataran Tinggi Kafarshuba.
Sebelum ini, Presiden Lebanon Michel Aoun telah menegaskan, pertemuan Lebanon-Israel ini murni hanya membahas penentuan perbatasan, dan sama sekali tak ada kaitannya dengan proyek normalisasi dengan Rezim Zionis.
