Irak Hadapi Ancaman Paket Sanksi Terbesar AS terhadap Individu dan Lembaga Keuangan

POROS PERLAWANAN — Situasi politik Irak berada dalam fase antisipasi jelang pengumuman paket sanksi baru Amerika Serikat yang disebut akan menargetkan individu, bank, perusahaan investasi, tokoh politik, hingga kelompok bersenjata. Washington menuduh sejumlah pihak di Irak bekerja sama dengan Iran dan melanggar rezim sanksi.

Menurut Tasnim News Agency pada Rabu 10 Desember, sumber-sumber Irak menyebut sanksi baru ini akan meluas dalam beberapa hari hingga pekan mendatang. Paket tersebut muncul di tengah hasil Pemilu Irak yang dinilai bertentangan dengan preferensi Amerika Serikat, setelah kelompok Syiah dan Kelompok Perlawanan meraih capaian elektoral besar dengan partisipasi publik yang luas.

Situs Al-Arabi Al-Jadeed melaporkan bahwa sanksi bukan fenomena baru, selama tujuh tahun terakhir, terutama sejak 2018, berbagai bank, perusahaan swasta, politisi, dan pemimpin kelompok bersenjata telah dikenai pembatasan serupa. Namun, pemberlakuan paket sanksi baru disebut terjadi pada fase yang sangat sensitif: perundingan pembentukan pemerintahan, meningkatnya kritik AS terhadap sistem politik Irak, serta tekanan Washington agar Baghdad mengurangi ketergantungan pada Iran dan membatasi senjata kelompok bersenjata hanya di bawah kendali negara.

Isi dan Target Sanksi

Tiga sumber Pemerintah dan politik Irak mengatakan kepada Al-Arabi Al-Jadeed bahwa pejabat AS yang berkunjung ke Baghdad dalam lima hari terakhir memberi tahu bahwa sanksi akan dijatuhkan kepada individu dan entitas yang “terlibat dalam pencucian uang dan pembiayaan aktivitas pihak-pihak yang terkait Iran atau sekutunya di Kawasan”.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Irak menyebut daftar itu kemungkinan mencakup nama-nama penting dari kelompok bersenjata yang kini memiliki kursi di parlemen baru. Ia menyatakan sanksi akan dikeluarkan melalui beberapa perintah Departemen Keuangan AS, termasuk tindakan terkait serangan berulang terhadap fasilitas minyak dan gas di Kurdistan serta transaksi keuangan dengan entitas Iran.

Sumber politik lain mengatakan belum jelas apakah sanksi ini akan benar-benar diberlakukan atau hanya merupakan bagian dari pola tekanan Washington.

Respons Tokoh Irak

Politisi yang dekat dengan Perdana Menteri Irak, Aed al-Hilali mengatakan terdapat “suasana antisipasi” di Baghdad terkait paket sanksi yang menargetkan tokoh politik, ekonomi, bisnis, serta entitas swasta. Ia menyebut AS menuduh para pihak ini bekerja sama dengan Iran dan melanggar sanksi.

Menurut al-Hilali, Washington telah menyelesaikan investigasi keuangan dan keamanan terhadap politisi, pengusaha, pemimpin kelompok bersenjata, serta perusahaan di sektor transportasi, energi, dan logistik. Ia menilai sebagian sanksi termasuk dalam “kebijakan baru AS” untuk mengendalikan hubungan Baghdad–Washington dan membatasi pengaruh Iran di lembaga-lembaga Irak. Paket sanksi yang akan diumumkan disebut menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan akan dipublikasikan bertahap demi menghindari guncangan politik maupun ekonomi.

Ia menambahkan Pemerintah Irak memantau perkembangan ini dengan hati-hati karena terdapat kekhawatiran sanksi dapat memicu ketegangan politik, keamanan, atau menekan sektor ekonomi. Baghdad disebut sedang berupaya membuka saluran dialog dengan Washington untuk mengurangi risiko dampak negatif.

Direktur Pusat Media Irak di Washington, Nizar Haider mengatakan publik di Baghdad dan Washington “menunggu pengumuman sanksi yang mungkin menargetkan puluhan individu dan institusi dalam beberapa tahap”. Ia menilai sanksi akan menyasar entitas ekonomi yang dianggap AS terkait Iran dan menguntungkan kelompok bersenjata atau politik yang dipengaruhi Teheran.

Haider memperkirakan AS dapat menghalangi individu yang terhubung dengan kelompok bersenjata pro-Iran, meski memenangkan Pemilu untuk menduduki jabatan menteri. Hal ini, katanya, akan menambah tekanan terhadap koalisi yang berkuasa dan membatasi pengaruh Iran di Irak secara politik maupun ekonomi.