Iran Kecam AS atas Dugaan Pembunuhan di Luar Hukum dalam Operasi Laut di Karibia

POROS PERLAWANAN — Pemerintah Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan pembunuhan di luar proses hukum terhadap ratusan orang yang dituding sebagai pengedar narkotika dalam operasi militer di kawasan Karibia dan Samudera Pasifik timur.

Menurut laporan Press TV pada Senin 25 Mei, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Politik dan Hukum, Kazem Gharibabadi menilai operasi militer Washington menunjukkan kontradiksi mendasar terhadap klaim Amerika Serikat sebagai pembela hak asasi manusia.

Pernyataan itu disampaikan setelah muncul laporan bahwa Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyelidiki dugaan pembunuhan ilegal terhadap hampir 200 orang dalam operasi penyerangan terhadap puluhan kapal yang dicurigai terkait perdagangan narkotika di perairan internasional.

Gharibabadi menyebut operasi tersebut dilakukan tanpa transparansi, tanpa proses penangkapan, dan tanpa persidangan terhadap para korban.

“Pemberantasan perdagangan narkotika memiliki mekanisme hukum yang jelas, mulai dari penyelidikan, penangkapan, pembuktian, hingga persidangan. Menembaki orang di laut tanpa pengadilan dan tanpa transparansi tidak lain merupakan pembunuhan di luar hukum”, tulisnya melalui akun X.

Menurut Gharibabadi, Washington telah mengubah kecurigaan menjadi vonis mati dengan menjadikan dugaan keterlibatan sebagai dasar serangan mematikan di laut.

Dia juga menyinggung Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menetapkan hak hidup sebagai hak fundamental setiap manusia.

“Washington yang selama ini menguliahi negara lain mengenai hak asasi manusia harus menjelaskan bagaimana pengadilan digantikan rudal dan hukum digantikan kematian tanpa proses peradilan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kritik Iran terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama setelah konfrontasi militer antara Iran, AS, dan Israel yang berhenti sementara melalui gencatan senjata pada awal April lalu.

Dalam beberapa pekan terakhir, Gharibabadi berulang kali menyoroti apa yang disebut Teheran sebagai standar ganda Washington dalam isu hukum internasional dan hak asasi manusia, termasuk soal agresi militer Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran.