Jejak Mossad dalam Krisis ‘Somaliland’
POROS PERLAWANAN – Pengumuman aliansi antara Tel Aviv dan Somaliland telah mengungkap upaya diplomasi rahasia Mossad selama bertahun-tahun di Tanduk Afrika; sebuah kesepakatan strategis yang dibentuk dengan keterlibatan langsung Direktur Mossad, David Barnea.
Fars melaporkan, wilayah “Somaliland” secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaannya dari Republik Somalia pada tahun 1991, setelah runtuhnya {emerintah pusat Somalia dan meletusnya perang saudara. Hingga saat ini, Somaliland belum menerima pengakuan resmi dari PBB, Uni Afrika, atau badan internasional lainnya, karena lembaga-lembaga tersebut terus menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan integritas teritorial Somalia.
Wilayah otonom Somaliland terletak di Tanduk Afrika, menghadap Teluk Aden, dan mencakup area seluas sekitar 176.000 kilometer persegi, dengan populasi lebih dari 6 juta orang, sebagian besar beragama Islam. Penduduk wilayah ini berbicara dengan bahasa Somali, Arab, dan Inggris. Pelabuhan utamanya adalah Berbera.
Menurut sumber-sumber Ibrani, termasuk Yedioth Ahronoth, pengakuan resmi Somaliland merupakan hasil dari jaringan kontak di balik layar yang telah dibangun Mossad selama beberapa tahun terakhir antara pejabat di Tel Aviv dan Hargeisa (ibu kota Somaliland). Dalam pernyataan yang diinterpretasikan oleh pengamat sebagai “pengungkapan aliansi keamanan”, Benjamin Netanyahu secara eksplisit memuji peran Barnea dalam mendorong proses ini, dan menggambarkan kesepakatan—yang mencakup kerja sama di bidang pertanian, teknologi, keamanan, dan militer—sebagai perpanjangan dari “Kesepakatan Abraham.” Menurut laporan tersebut, pertemuan resmi pertama antara Menlu Israel dan delegasi Somaliland berlangsung pada April lalu di negara ketiga, dan kontak telah berlanjut sejak saat itu.
Pelabuhan Berbera: Aset Strategis dalam Perimbangan Laut Merah
Para analis di Institut Studi Keamanan Nasional Israel meyakini, motivasi Tel Aviv dalam mengakui Somaliland tidak semata-mata bersifat diplomatik, tetapi juga memiliki dimensi operasional. Somaliland berbatasan dengan Selat Bab el-Mandeb yang strategis dan menghadap salah satu rute perdagangan paling sensitif di dunia. Pelabuhan Berbera, yang berjarak hanya 250 kilometer dari pantai Yaman, dapat berfungsi sebagai basis pemantauan dan operasional untuk menahan serangan Houthi; serangan yang telah berdampak signifikan pada perdagangan Israel. Menurut para ahli, Israel berusaha menciptakan alat tekanan baru terhadap Ansharullah di Laut Merah melalui langkah ini.
Reaksi Internasional; Trump ‘Menghambat,’ tetapi Tetap Maju
Keputusan ini telah menuai reaksi kuat di seluruh dunia. Presiden AS, Donald Trump, dalam wawancara dengan New York Post, mengatakan ia belum sepenuhnya memahami detail masalah tersebut dan menekankan perlunya tinjauan lebih lanjut. Namun, pejabat Somaliland sebelumnya telah mengumumkan kunjungan beberapa pejabat tingkat tinggi militer dan keamanan AS ke wilayah tersebut. Sementara itu, pengaruh China yang semakin meluas di Tanduk Afrika—terutama di Djibouti—telah menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan pangkalan strategis AS di negara tersebut (Camp Lemonnier), meskipun Washington untuk saat ini menahan diri dari keputusan terburu-buru.
Di sisi lain, Pemerintah pusat Somalia di Mogadishu menyebut langkah tersebut sebagai “pelanggaran kedaulatan nasional”. Turki, Mesir, Qatar, dan Djibouti juga mengambil sikap bersama. Mereka menggambarkan langkah tersebut sebagai serangan terhadap integritas teritorial Somalia dan memperingatkan akan ketidakstabilan lebih lanjut di Tanduk Afrika. Beberapa media berbahasa Ibrani menggambarkan keputusan tersebut sebagai langkah provokatif dan serangan terhadap Erdoğan, mengingat Somalia memiliki hubungan militer dan ekonomi yang kuat dengan Pemerintah Turki.
Israel dan Afrika: Upaya untuk Pengaruh dan Kegagalan di Uni Afrika
Selama beberapa dekade terakhir, Rezim Zionis telah berusaha memperluas pengaruhnya di Benua Afrika melalui kerja sama diplomatik, ekonomi, kesehatan, keamanan, dan militer. Hubungan Israel dengan Afrika dimulai pada tahun 1950-an. Pada tahun 1967, hampir sepertiga dari kedutaan Rezim tersebut berbasis di negara-negara Afrika. Namun, setelah Perang 1973, banyak negara Muslim Afrika memutuskan hubungan mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tel Aviv berusaha untuk membangun kembali jaringan hubungannya di kawasan tersebut, termasuk membuka kembali kedutaannya di Zambia setelah lebih dari lima dekade pada tahun 2025. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memperoleh posisi yang stabil di dalam Uni Afrika dan mengakhiri isolasi politiknya. Namun, penolakan keras dari negara-negara seperti Afrika Selatan, Aljazair, Mesir, dan Tunisia, telah menantang status pengamat Israel di dalam organisasi tersebut. Pada tahun 2023, Duta Besar Rezim tersebut bahkan diusir dari Uni Afrika.
Pasar Senjata dan Kerja Sama Keamanan
Laporan menunjukkan, Israel telah berusaha memperluas pengaruhnya dengan memanfaatkan kelemahan atau struktur otoriter beberapa Pemerintah Afrika, dengan menawarkan layanan keamanan dan mentransfer teknologi militer dan sipil secara parsial. Menurut perkiraan, penjualan senjata Israel ke Afrika bernilai sekitar $200 hingga $400 juta per tahun, termasuk drone dan pelatihan militer untuk negara-negara seperti Ethiopia, Nigeria, Angola, Rwanda, dan Maroko. Angka ini telah menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.
Dampak Perang Gaza terhadap Hubungan Kontinental
Meskipun beberapa Pemerintah, seperti Maroko dan Zambia, terus melanjutkan jalur normalisasi dan kerja sama dengan Tel Aviv, Perang Gaza telah mendorong sejumlah besar negara Afrika untuk mengambil sikap kritis terhadap kebijakan Israel. Di garis depan gerakan ini, Afrika Selatan, yang mengandalkan warisan antiapartheidnya, telah mengajukan gugatan hukum terhadap Israel di Mahkamah Internasional sebagai pertahanan prinsipil terhadap hak asasi manusia.