Jelang Akhir Kekuasaannya, Trump Jatuhi Sanksi Ketua PMU Irak
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada mantan Penasihat Keamanan Nasional Irak dan Ketua Unit Mobilisasi Populer (PMU) – atau yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai Hashd al-Sha’abi.
Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa mereka telah memasukkan Falih al-Fayyadh tahun ke dalam daftar hitam, menuduhnya bertanggung jawab atas tindakan keras oleh pasukan keamanan terhadap demonstrasi anti-Pemerintah di Ibu Kota Irak, Baghdad dan beberapa kota lain pada akhir 2019.
Demonstrasi meletus sebagai akibat dari kemarahan publik terhadap pengangguran massal dan layanan publik yang gagal. Laporan-laporan mengatakan bahwa sekitar 550 orang tewas dan 30.000 lainnya cedera saat unjuk rasa anti-Pemerintah berubah menjadi kekerasan.
Perdana Menteri Irak, Adel Abdul Mahdi kemudian berjanji untuk mengatasi keluhan para demonstran dengan merombak Kabinetnya dan mengeluarkan paket kebijakan reformasi.
Namun, tindakan tersebut tidak banyak membantu para demonstran, dan protes tersebut menyebabkan pengunduran diri Abdul Mahdi.
Fayyadh adalah salah satu pejabat paling senior Irak yang dimasukkan dalam daftar hitam sanksi AS.
Sanksi tersebut berupaya untuk membekukan aset apa pun yang dimiliki orang yang ditunjuk di bawah yurisdiksi AS dan melarang perusahaan Amerika, termasuk bank dan perusahaan lain dengan cabang AS, untuk berbisnis dengan mereka.
Sementara itu, pemimpin Gerakan al-Nujaba Irak, yang kelompoknya merupakan bagian dari PMU, telah menolak sanksi Washington terhadap Fayyadh sebagai “tanda kegagalan konspirasi AS melawan pasukan [Poros Perlawanan].”
“Tindakan terhadap Falih al-Fayyadh mengikuti ketidakmampuan AS untuk membubarkan Hashd al-Sha’abi, dan persekongkolan melawan pasukan adalah proyek Amerika yang gagal,” kata Hashim al-Moussawi.
Dia menambahkan, “Dimasukkannya Ketua PMU dalam daftar sanksi Departemen Keuangan adalah tanda frustrasi AS, dan tidak pantas mendapat tanggapan.”
Sanksi terhadap Fayyadh datang saat dia baru-baru ini memperingatkan adanya upaya tertentu untuk menodai citra pasukan PMU.
“Hashd al-Sha’abi mewakili orang-orang dari semua lapisan masyarakat Irak, dan akan selalu setia kepada rakyat Irak dan tuntutan sah mereka. Hashd al-Sha’abi bukanlah alat represi atau alat di tangan penindas atau [pejabat] korup. [Hashd al-Sha’abi] berusaha untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas di negara (Irak),” kata Fayyadh.
“Pasukan PMU adalah penjaga rakyat Irak dan akan tetap setia kepada mereka. Mereka akan melawan mereka yang ingin menjerumuskan negara ke dalam kekacauan,” tambahnya.
Pejuang Hashd al-Sh’abi telah memainkan peran utama dalam pembebasan wilayah yang dikuasai ISIS di selatan, timur laut, dan utara Ibu Kota Irak, Baghdad, sejak teroris melancarkan serangannya di negara itu pada Juni 2014.
