Jihad Islam Kecam Aksi Israel Usir dan Pindahkan Paksa Warga Gaza Utara ke Selatan
POROS PERLAWANAN — Gerakan Jihad Islam Palestina mengecam keras langkah Militer Israel yang mendistribusikan tenda di Gaza selatan untuk memaksa warga pindah dari wilayah utara.
Dilansir Al Jazeera pada Sabtu 16 Agustus, Jihad Islam menyebut kebijakan Tel Aviv itu sebagai bagian dari rencana agresif untuk menduduki Kota Gaza. Gerakan tersebut menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional serta bentuk penghinaan terhadap lembaga-lembaga dunia yang mengeklaim membela hak-hak sipil rakyat tertindas.
“Memaksakan migrasi paksa di tengah penderitaan rakyat akibat kelaparan, pembunuhan, dan pengungsian adalah kejahatan kemanusiaan yang berkelanjutan,” tegas Jihad Islam dalam pernyataannya.
Gerakan itu juga menyoroti bahwa aksi Israel di Gaza berlangsung seiring meningkatnya kekerasan di Tepi Barat. Militer Israel bersama kelompok pemukim disebut terus melakukan penggerebekan, penangkapan, penembakan terhadap warga sipil, serta pembakaran properti Palestina. Menurut Jihad Islam, praktik tersebut merupakan “kekerasan terorganisasi rezim Israel” dengan tujuan mengusir warga Palestina dari tanah mereka.
Selain itu, Jihad Islam mengutuk pembekuan rekening Gereja Ortodoks Yerusalem oleh Israel, yang dinilai sebagai upaya memperkuat kebijakan aneksasi, Yudaisasi, serta ancaman serius terhadap situs-situs suci Islam dan Kristen.
Gerakan itu juga menuding masyarakat internasional bersikap pasif. “Keheningan global hanya mendorong kelanjutan agresi Zionis,” lanjut pernyataan tersebut.
Jihad Islam menyerukan negara-negara independen untuk mengecam kebijakan itu, menentang terorisme pemukim, dan menyatakan dukungan bagi rakyat Palestina.
Gerakan Rakyat Palestina: Evakuasi Gaza Adalah Kejahatan Perang
Sementara itu, Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Palestina juga mengecam keputusan Israel mengevakuasi Kota Gaza, menyebutnya sebagai “kejahatan perang besar” sekaligus puncak dari proyek genosida dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina.
Dalam pernyataannya, Gerakan itu memperingatkan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi sistematis untuk mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya dan menghancurkan identitas nasional Palestina.
Mereka juga menilai pernyataan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu terkait syarat penghentian perang sebagai bukti rencana genosida. Netanyahu sebelumnya menyatakan bahwa perang Gaza hanya akan berakhir jika Hamas dilucuti sepenuhnya, Israel memegang kendali keamanan total di Jalur Gaza, dan terbentuk pemerintahan baru yang tidak berafiliasi dengan Hamas maupun Otoritas Palestina.