Kisah di Balik ‘Lelang Tanah Palestina’ oleh Zionis di London
POROS PERLAWANAN – Para pendukung Palestina sekali lagi menunjukkan penentangan mereka terhadap penjualan tanah Palestina oleh Zionis di London.
Dikutip Fars dari al-Jazeera. para pendukung Palestina menyusup ke “Acara Besar Real Estate Israel” di London. Mereka memberikan rekaman kepada al-Jazeera, yang memperlihatkan bahwa pihak Zionis sedang memasarkan properti yang terletak di permukiman ilegal.
Menurut laporan al-Jazeera pada Rabu 17 Juni, acara ini bersifat eksklusif dan hanya dihadiri oleh orang-orang yang diundang. Acara tersebut diadakan di sinagoge Edgeware United. Acara itu adalah bagian dari tur pameran untuk mempromosikan penjualan tanah dan properti di Wilayah yang Diduduki. Namun, acara tersebut mencakup rumah-rumah di wilayah seperti Givat Ze’ev dan Tene Omarim di Tepi Barat yang Diduduki, serta pemukiman di Yerusalem Timur.
Negara-negara Barat menyangkal pendudukan Israel di Palestina. Namun mereka masih menganggap wilayah-wilayah ini sebagai bagian dari tanah Palestina dalam kerangka Solusi Dua Negara.
Dalam salah satu brosur pameran tertulis: “Proyek baru yang menarik, hanya 10 menit ke Yerusalem!”. Brosur lain mengiklankan rumah-rumah yang terletak di Ma’ale Adumim, sebuah permukiman di Tepi Barat yang menurut hukum internasional dianggap sebagai salah satu permukiman ilegal.
Isabel, salah satu anggota kelompok Aksi Yahudi Anti-Zionis (Jewish Anti-Zionist Action) yang berbicara dengan al-Jazeera dengan syarat anonimitas, mengatakan bahwa suasana pameran terasa tenang dan dijaga sangat ketat, dengan kehadiran petugas berpakaian preman yang dilengkapi dengan kamera tubuh (body camera).
Isabel menyatakan, tidak satu pun peserta yang menyinggung soal warga Palestina. Ia menambahkan bahwa ketika berbicara tentang wilayah Palestina yang diduduki, agen properti menyebutnya sebagai “komunitas Anglo,” tempat di mana penutur bahasa Inggris dari Amerika, Inggris, dan Afrika Selatan dapat pindah dan tinggal.
Ia mengatakan, agen properti menggunakan perang Gaza sebagai poin positif dan nilai tambah untuk menjual properti tersebut. Mereka mengeklaim bahwa karena perang Gaza, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli properti di Tanah Pendudukan, karena harga sedang turun dan mungkin ada diskon yang bisa didapatkan.
“Berbeda dengan di luar sinagoge yang dipenuhi banyak protes, di dalamnya suasana terasa tenang dengan kehadiran polisi yang massif. Petugas keamanan bahkan memakai kamera tubuh. Ruangan itu diatur penuh dengan stan, sesuatu yang saya gambarkan seperti acara pameran mahasiswa. Di atas meja tersedia pena gratis dan cokelat,” tutur Isabel.
Lebih dari 100 anggota Parlemen Inggris, termasuk anggota dari Partai Buruh yang berkuasa, menandatangani surat pada hari Jumat dan meminta Pemerintah untuk “memenuhi komitmennya berdasarkan hukum internasional” serta memastikan bahwa acara ini, “yang mempromosikan kegiatan ilegal”, tidak diselenggarakan.
Layla Moran, anggota Parlemen keturunan Palestina dan salah satu penandatangan surat tersebut, menggambarkan penjualan tanah Palestina ini sebagai hal yang “tidak dapat diterima.”
Ketika Isabel memberi tahu penyelenggara acara bahwa ia tertarik pada tempat yang sedikit lebih tenang, mereka dengan suara pelan mengatakan bahwa mereka juga memiliki contoh properti di Yudea dan Samaria—istilah Zionis untuk Tepi Barat. Salah satu penyelenggara acara mengatakan, panitia meminta mereka untuk tidak mengiklankan properti di wilayah-wilayah tersebut. Ketika ditanya alasannya, ia menyatakan hal itu karena “masa-masa gila” ini, di mana orang-orang ingin berhenti membeli properti di Tanah Pendudukan.
Isabel mengatakan bahwa di stan “Tivuch Sheli”, perusahaan real estate Israel lainnya, para agen lebih berhati-hati mengenai properti yang terletak di Tepi Barat. Tetapi dalam brosur mereka, mereka secara terang-terangan mengiklankan properti di Givat Hamatos dan Ramat Eshkol, dua permukiman di Yerusalem yang Diduduki.
Selama acara berlangsung, seorang aktivis dari kelompok Aksi Yahudi Anti-Zionis mengungkapkan protes kerasnya terhadap program tersebut. Dia berteriak bahwa “acara ini menjual tanah Palestina yang diduduki dan dicuri secara ilegal.” Ia disoraki oleh pihak Zionis dan kemudian dikeluarkan oleh petugas keamanan.
Pada hari-hari menjelang acara, kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesti International, serta Wali Kota London Sadiq Khan, mengecam keras acara tersebut, karena secara terbuka mempromosikan penjualan tanah di permukiman ilegal Israel.
Di luar sinagoge, ratusan pengunjuk rasa meneriakkan slogan dan membawa plakat bertuliskan “Hentikan penjualan ilegal tanah Palestina yang dicuri oleh Israel”, serta plakat yang mengutip salah satu dari sepuluh perintah Taurat, “Jangan mencuri”.
Polisi London mengumumkan, 15 orang ditangkap selama demonstrasi berlangsung “karena berbagai pelanggaran, termasuk masalah terkait ketertiban umum.”
Pemimpin Partai Hijau. Zack Polanski telah menulis surat kepada Sadiq Khan untuk meminta agar acara tersebut diselidiki oleh kepolisian.
Sadiq Khan sebelumnya menyampaikan, ia telah membahas acara ini dengan Kepolisian London. Dia diberi tahu bahwa setiap tuduhan mengenai kegiatan kriminal terkait kemungkinan penjualan properti ilegal di pameran tersebut akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari penyelidikan oleh Kepolisian Metropolitan.
Saat ini, terdapat lebih dari 700.000 pemukim—mencakup 10 persen dari populasi Rezim Zionis—yang tinggal di 150 pemukiman ilegal dan 128 lokasi tersebar di seluruh Tepi Barat yang Diduduki dan Yerusalem Timur.
Rezim Zionis secara terbuka memberikan dukungan finansial dan membangun pemukiman-pemukiman ini. Otoritas Israel setiap tahun memberikan sekitar 5,6 juta Dolar AS kepada para pemukim di Tepi Barat untuk memantau, melaporkan, dan membatasi pembangunan warga Palestina di Area C, yaitu wilayah yang dikelola secara eksklusif oleh Israel dan mencakup lebih dari 60 persen wilayah Tepi Barat.
PBB dan sebagian besar negara di dunia menganggap permukiman di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal berdasarkan konvensi internasional. Namun mereka tetap bungkam terkait pendudukan Israel di wilayah Palestina lainnya. Amerika Serikat selama beberapa dekade memberikan perlindungan diplomatik bagi Israel. Washington secara konsisten menggunakan hak veto-nya di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Israel dari tindakan atau konfrontasi diplomatik.