Krisis Suriah dan Dilema Para Teroris

POROS PERLAWANAN – Suriah, sebuah negara yang telah dilanda konflik selama lebih dari satu dekade, kini memasuki fase baru yang semakin rumit. Berdasarkan pengamatan mendalam terhadap perkembangan terbaru, tampaknya para kelompok teroris yang selama ini mengklaim memperjuangkan “Revolusi Suriah” mulai menyadari bahwa narasi yang mereka bangun tidak lebih dari ilusi belaka. Narasi ini tidak hanya menipu rakyat Suriah, tetapi juga diri mereka sendiri. Faktanya, apa yang mereka sebut sebagai “revolusi” justru menjadi awal dari serangkaian masalah baru yang semakin memperparah situasi.

Kesadaran Pahit Para Teroris

Setelah menduduki Damaskus, para teroris sempat yakin bahwa mereka akan leluasa menekan oposisi dan menguasai negara. Namun, realitas di lapangan berbicara lain. Perilaku brutal dan tidak manusiawi yang mereka tunjukkan terhadap minoritas agama dan kelompok sekte dalam beberapa minggu terakhir telah memicu gelombang perlawanan dari masyarakat. Rakyat Suriah, yang sudah lelah dengan konflik berkepanjangan, mulai menunjukkan resistensi terhadap kekejaman ini. Para teroris kini menyadari bahwa mereka tidak hanya harus berhadapan dengan sisa-sisa rezim Assad, tetapi juga dengan kemarahan rakyat yang semakin membara.

Menurut laporan dari Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), tindakan kekerasan terhadap minoritas, termasuk kelompok Kristen dan Syiah, telah meningkat secara signifikan sejak kelompok teroris Takfiri mengambil alih wilayah-wilayah strategis. Hal ini memicu reaksi keras dari komunitas internasional dan kelompok-kelompok Perlawanan lokal.

Konflik Internal di Kalangan Teroris

Di balik masalah eksternal, konflik internal di antara kelompok-kelompok teroris takfiri juga semakin mengemuka. Salah satu isu krusial adalah ketidakmauan pemimpin kelompok teroris, Jolani, untuk berbagi kekuasaan dengan faksi-faksi lain. Meskipun ada usulan untuk memasukkan semua kelompok yang telah berjuang melawan rezim Assad ke dalam struktur pemerintahan baru, nyatanya hal ini tidak lebih dari retorika kosong. Banyak kelompok bersenjata, terutama yang terdiri dari orang-orang Turk Asia Tengah, menolak untuk menyerahkan senjata dan bergabung dengan tentara baru Jolani. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan dan fragmentasi yang dalam di antara mereka.

Menurut analisis dari International Crisis Group (ICG), perpecahan ini disebabkan oleh perbedaan ideologi dan kepentingan di antara kelompok-kelompok teroris. Jolani, yang memimpin Haiat Tahrir al-Sham (HTS), dianggap terlalu dominan dan tidak mau berbagi kekuasaan, sehingga memicu ketegangan dengan kelompok lain seperti Turkistan Islamic Party (TIP) yang didominasi oleh orang-orang Turk Asia Tengah.

Tantangan Pasca-Rezim Assad

Para teroris sebelumnya mengira bahwa menggulingkan rezim Assad adalah tantangan terbesar. Namun, mereka kini menyadari bahwa mempertahankan kekuasaan dan menciptakan stabilitas pasca-rezim jauh lebih sulit. Pemerintahan Assad, meskipun dianggap represif, ternyata mampu mempertahankan ketertiban dan menjalankan administrasi minimal di wilayah yang dikendalikannya. Realitas ini membuat para teroris menghadapi dilema besar: bagaimana mengelola negara yang sudah porak-poranda sambil menghadapi perlawanan internal dan eksternal.

Menurut laporan dari United Nations Development Programme (UNDP), Suriah telah kehilangan lebih dari 70% infrastruktur dasarnya akibat perang. Rezim Assad, meskipun di bawah tekanan internasional, masih mampu menyediakan layanan dasar seperti listrik dan air di wilayah-wilayah yang dikendalikannya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi kelompok teroris yang tidak memiliki kapasitas administratif yang memadai.

Narasi Kekuasaan dan Eksklusi

Permintaan Jolani agar semua pihak bekerja sama dengan pemerintahannya justru mengungkap ketidakmauannya untuk berkolaborasi secara inklusif. Siapa pun yang menolak bekerja sama langsung dicap sebagai “oposisi”, “abu-abu”, atau “bayangan”. Label ini tidak hanya merendahkan, tetapi juga mengabaikan kontribusi kelompok-kelompok yang telah berjuang selama bertahun-tahun. Akibatnya, banyak pihak yang merasa dikhianati dan semakin enggan mendukung pemerintahan baru ini.

Menurut analisis dari Carnegie Middle East Center, strategi eksklusi ini telah menyebabkan semakin terisolirnya HTS di mata kelompok-kelompok pemberontak lainnya. Hal ini memperparah perpecahan di antara kelompok-kelompok bersenjata dan mengurangi efektivitas mereka dalam menghadapi rezim Assad.

Suriah di Ambang Kehancuran Lebih Dalam

Situasi Suriah saat ini semakin mendekati titik kritis. Kekurangan bahan makanan, bahan bakar, dan listrik telah membuat kehidupan sehari-hari rakyat Suriah semakin sulit. Konflik etnis dan agama juga terus memanas, menciptakan potensi pertempuran internal baru. Jika situasi ini tidak segera diatasi, segala sesuatu yang masih tersisa di Suriah—baik infrastruktur maupun harapan rakyat—akan hancur sepenuhnya.

Menurut laporan dari World Food Programme (WFP), lebih dari 12 juta orang di Suriah saat ini mengalami kerawanan pangan, dengan 1,3 juta di antaranya berada dalam kondisi kelaparan akut. Kekurangan bahan bakar dan listrik juga telah mempengaruhi layanan kesehatan dan pendidikan, yang semakin memperburuk krisis kemanusiaan.

Realitas yang Tak Terhindarkan

Permohonan untuk “bersabar” dan “berserah diri kepada Tuhan” yang sering diserukan oleh para teroris sebenarnya mencerminkan ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi realitas yang semakin suram. Suriah, dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa, tidak dapat diatur oleh minoritas asing yang memaksakan ideologi ekstrem. Narasi revolusi yang mereka bangun telah terbukti sebagai ilusi, dan kini mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri.

Saat ini sudah jelas bahwa Suriah sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan. Tanpa solusi inklusif dan berkelanjutan, negara ini akan terus terjerumus ke dalam jurang kehancuran yang lebih dalam. Referensi dari berbagai sumber terpercaya seperti SOHR, ICG, UNDP, dan WFP menunjukkan betapa kompleks dan mendesaknya situasi ini, menuntut tindakan segera dari komunitas internasional untuk mencegah bencana yang lebih besar. [PP/MT]