KTT Arab Sepakati Rekonstruksi Total Gaza Tanpa Mengusir Warganya

POROS PERLAWANAN – KTT Arab di Kairo telah menyetujui rencana Mesir untuk membangun kembali Gaza. Rencana senilai 53 miliar Dolar AS ini akan dilaksanakan dalam lima tahun dan berfokus pada bantuan langsung, rekonstruksi, serta pembangunan ekonomi.

Menurut laporan Kantor Berita Tasnimnews pada Rabu 5 Maret, Menteri Luar Negeri dan Imigrasi Mesir, Badr Abdel Ati mengumumkan bahwa semua gagasan dan rencana yang diajukan Mesir telah disetujui dalam pertemuan puncak Arab tersebut.

Dalam konferensi pers di sela-sela KTT Arab luar biasa yang berlangsung di Kairo pada Selasa, Abdel Ati menjelaskan bahwa rencana rekonstruksi Gaza telah disusun dengan koordinasi penuh bersama Pemerintah Palestina.

Tahapan Rekonstruksi Gaza

Abdel Ati menambahkan bahwa setelah mendapat persetujuan dari negara-negara Arab, langkah selanjutnya adalah memperkenalkan rencana ini di tingkat internasional. Rencana ini mencakup penyediaan perumahan sementara bagi warga Palestina di Gaza, pembersihan puing-puing, serta penjinakan bom yang belum meledak.

Pada tahap pertama rekonstruksi, akan dibangun 200.000 unit rumah permanen dengan anggaran sekitar 20 miliar Dolar AS. Tahap ini diperkirakan memakan waktu dua tahun. Sementara itu, tahap kedua akan berlangsung selama dua setengah tahun dan mencakup pembangunan infrastruktur tambahan.

Lebih lanjut, rencana ini juga mencakup pembangunan pelabuhan dan bandara di Gaza. Material dari puing-puing bangunan dan jalan yang hancur akan digunakan kembali dalam proses konstruksi.

Rencana Alternatif untuk Masa Depan Gaza

Rencana Mesir ini disebut sebagai alternatif dari proyek “Riviera Timur Tengah” yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi menyatakan bahwa para pemimpin Arab telah menyetujui rencana ini sebagai solusi yang lebih baik dibandingkan proposal Presiden AS Donald Trump, yang bertujuan menempatkan Jalur Gaza di bawah kendali Amerika serta mengusir penduduknya ke Mesir dan Yordania. Sebaliknya, rencana Mesir menekankan rekonstruksi tanpa menggusur penduduk Gaza.

Dua Fase Rekonstruksi Gaza

Rencana rekonstruksi Gaza akan berlangsung selama empat setengah tahun dalam dua tahap utama:

1. Tahap pertama (hingga 2027): Memerlukan anggaran 20 miliar Dolar AS dan mencakup pembangunan infrastruktur dasar, jaringan layanan, bangunan publik, unit perumahan permanen, serta pemulihan 20.000 hektar lahan pertanian.

2. Tahap kedua (hingga 2030): Memerlukan anggaran 30 miliar Dolar AS dan mencakup pengembangan kawasan industri, pembangunan pelabuhan perikanan, pelabuhan komersial, serta bandara.

Sebagai bagian dari rencana ini, tujuh wilayah permukiman sementara akan dibangun untuk menampung lebih dari 1,5 juta warga Palestina. Setiap unit rumah prefabrikasi akan menampung rata-rata enam orang. Selain itu, sebanyak 60.000 unit rumah yang mengalami kerusakan sebagian akan direnovasi, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas hunian hingga 360.000 orang.

Pembentukan Dana Internasional untuk Rekonstruksi

Mesir juga mengusulkan pembentukan dana yang diawasi secara internasional untuk mengelola dan mengalokasikan dana rekonstruksi Gaza. Dana ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan keberlanjutan pembiayaan.

Sebagai langkah awal, Kairo berencana mengadakan konferensi tingkat menteri guna menarik dukungan keuangan internasional bagi pelaksanaan rencana ini. Konferensi ini akan diadakan bekerja sama dengan Otoritas Palestina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan melibatkan negara-negara donor, lembaga keuangan regional dan internasional, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil. KTT Arab telah menyetujui penyelenggaraan konferensi ini pada bulan mendatang.

Administrasi Gaza dan Keamanan

Sesuai rencana Mesir, sebuah komite independen yang terdiri dari teknokrat dan tokoh non-partisan akan dibentuk untuk mengelola Gaza selama masa transisi enam bulan. Komite ini akan beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Palestina guna memfasilitasi pemulihan kendali penuh Otoritas Palestina atas Gaza.

Dalam rangka menjaga stabilitas, Mesir dan Yordania juga tengah melatih pasukan polisi Palestina untuk dikerahkan di Gaza dalam waktu dekat. Selain itu, Dewan Keamanan PBB sedang mempertimbangkan pengerahan pasukan internasional guna menjaga keamanan dan perdamaian di Jalur Gaza serta Tepi Barat. Diskusi mengenai hal ini akan dilakukan dalam kerangka yang lebih luas, termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Dukungan terhadap Solusi Dua Negara dan Pemilu Palestina

Rencana ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi akibat keberadaan berbagai kelompok bersenjata di Palestina. Dokumen tersebut menegaskan bahwa tantangan ini dapat dikelola dengan adanya visi politik yang jelas demi mewujudkan hak-hak Palestina.

KTT Arab juga menekankan pentingnya solusi dua negara dan menegaskan bahwa tidak ada alternatif selain pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Sebagai langkah menuju stabilitas politik, KTT Arab menyerukan penyelenggaraan pemilihan umum di semua wilayah Palestina dalam satu tahun, asalkan persyaratan yang diperlukan terpenuhi. Mahmoud Abbas, Presiden Otoritas Palestina, mengonfirmasi kesiapan lembaga tersebut untuk menyelenggarakan Pemilu tahun depan. Sebagai catatan, Pemilu Palestina terakhir kali diadakan sekitar dua dekade yang lalu.