Mengapa Dunia Arab Gagal Mencegah Tragedi Gaza

POROS PERLAWANAN – Saat negara-negara Arab mampu menghentikan rencana aneksasi Tepi Barat, mengapa mereka gagal melakukan hal serupa untuk menghentikan kekejaman di Gaza?

Konflik di Gaza telah menjadi saksi dari penderitaan panjang rakyat Palestina, khususnya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban utama kebiadaban Militer Israel. Di tengah sorotan global atas pentingnya Solusi Dua Negara sebagai jalan damai, dunia Arab tampak ragu dan terbagi. Sebagian memberi dukungan diplomatik, sebagian lain memilih diam.

Fakta terbaru menunjukkan bahwa negara-negara Arab sebenarnya memiliki pengaruh strategis yang signifikan dalam mendorong atau menahan kebijakan Israel. Namun yang menjadi masalah bukanlah soal kemampuan, melainkan soal kemauan politik.

Tekanan Arab Berhasil

Menjelang Sidang Umum PBB di New York, Arab Saudi dan Prancis memimpin sebuah inisiatif multilateral untuk mengangkat kembali isu pengakuan negara Palestina. Usulan ini mendapat dukungan dari sejumlah negara Barat seperti Kanada, Australia, dan Spanyol. Sebagai tanggapan, Israel kembali menyuarakan niatnya untuk menganeksasi wilayah strategis di Tepi Barat, termasuk zona E1 yang secara geopolitik dapat menghancurkan integritas wilayah Palestina.

Namun, hanya dalam waktu singkat, tekanan diplomatik dari negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi berhasil memaksa Tel Aviv mundur. Uni Emirat Arab, dalam nota diplomatik resmi, memperingatkan bahwa rencana aneksasi akan mengakhiri proses normalisasi hubungan. Bahkan Times of Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Netanyahu mencoret isu tersebut dari agenda Kabinet.

Ini membuktikan bahwa ketika negara-negara Arab bersatu dan bertindak dengan strategi yang terkoordinasi, mereka mampu memengaruhi keputusan besar Israel. Maka muncul pertanyaan penting, mengapa kekuatan serupa tidak digunakan untuk menghentikan pembantaian sistematis di Gaza?

Gaza dan Kalkulasi Geopolitik Dunia Arab

Di atas kertas, negara-negara seperti Arab Saudi dan UEA berkomitmen terhadap Solusi Dua Negara, sebagaimana tertuang dalam Inisiatif Perdamaian Arab yang diajukan Raja Abdullah pada 2002. Rencana ini menyerukan pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota.

Namun, dukungan ini lebih sering difokuskan pada Tepi Barat, wilayah yang dikuasai Otoritas Palestina di bawah Mahmoud Abbas, bukan Gaza. Mengapa?

Gaza diperintah oleh Hamas, yang dianggap sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin, sebuah Gerakan yang sejak lama menjadi musuh ideologis utama bagi Pemerintahan Konservatif Arab Saudi dan UEA. Permusuhan ini bukan hanya ideologis, melainkan juga strategis, bahwa Hamas didukung oleh Iran dan Turki, dua kekuatan regional yang bersaing keras dengan negara-negara Teluk dalam memperebutkan pengaruh di dunia Islam.

Bagi Riyadh dan Abu Dhabi, mendukung Gaza bisa diartikan memperkuat rival mereka sendiri. Maka, pendekatan mereka pun menjadi selektif dengan memberi bantuan diplomatik ke Tepi Barat, sambil menjauh dari Gaza.

Koordinasi erat dengan Amerika Serikat, yang secara resmi mengategorikan Hamas sebagai organisasi teroris, semakin mempersempit ruang diplomasi Arab terhadap Gaza. Di sisi lain, keuntungan ekonomi dan keamanan dari Perjanjian Abraham juga memperkuat insentif untuk menutup mata terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di sana.

Saat Moralitas Tunduk pada Kepentingan

Fakta bahwa tekanan dunia Arab mampu membatalkan rencana aneksasi E1 memperlihatkan bahwa mereka bukan tidak berdaya. Namun yang terjadi adalah penggunaan pengaruh secara selektif yang didasarkan pada kalkulasi pragmatis, bukan pada prinsip moral atau solidaritas agama.

Ketidakterlibatan aktif dalam menghentikan agresi Israel di Gaza bukanlah refleksi dari ketidakmampuan, melainkan pilihan politik. Dalam kerangka ini, Gaza menjadi korban dari rivalitas regional, pertimbangan ekonomi, dan aliansi strategis dengan kekuatan global.

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah dunia Arab bersedia membayar harga moral dan historis dari ketidakpedulian ini?

Dalam konteks kebijakan luar negeri, absennya respons tegas terhadap kekejaman di Gaza justru memperlemah posisi strategis negara-negara Arab sendiri. Ketidakonsistenan dalam mendukung perjuangan Palestina merusak kredibilitas diplomatik mereka, terutama di mata masyarakat Muslim global.

Jika negara-negara Arab ingin mempertahankan peran sebagai kekuatan utama di Timur Tengah, mereka harus membuktikan bahwa komitmen mereka terhadap Palestina tidak bersifat selektif. Ini bukan hanya soal solidaritas politik, melainkan juga soal legitimasi moral dan stabilitas jangka panjang Kawasan.

Tanpa penyelesaian adil terhadap isu Palestina, Timur Tengah akan terus terjebak dalam siklus konflik. Begitupun, selama kekuatan besar dunia Arab memilih untuk menempatkan keuntungan strategis di atas penderitaan rakyat Gaza, maka mereka ikut bertanggung jawab atas kebuntuan yang ada.

Gaza Tak Bisa Menunggu

Wacana bahwa negara-negara Arab tidak mampu menghentikan tragedi Gaza adalah narasi yang tidak sesuai realitas. Hal yang perlu ditelaah bukan semata potensi kekuatan, melainkan keberanian untuk menggunakannya secara konsisten dan bermartabat.

Dalam sejarah konflik Palestina-Israel, waktu telah menjadi saksi bisu atas banyak peluang yang terlewat. Namun bagi rakyat Gaza, waktu adalah kemewahan yang tidak mereka miliki.