Microsoft Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Cloud Azure oleh Militer Israel untuk Penyadapan Palestina
POROS PERLAWANAN – Dilansir Al Mayadeen, Microsoft mengumumkan dimulainya penyelidikan eksternal mendesak terkait tuduhan serius bahwa teknologi cloud mereka, Azure, telah digunakan oleh Unit Intelijen Militer Israel, Unit 8200, untuk menyimpan dan mengelola data hasil penyadapan massal terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Langkah ini diambil setelah laporan investigasi dari The Guardian, +972 Magazine, dan Local Call mengungkap bahwa jutaan panggilan telepon warga Palestina telah direkam dan disimpan di infrastruktur cloud Azure milik Microsoft. Data tersebut diduga menjadi bagian dari repositori besar yang dikelola secara khusus oleh Unit 8200 dengan akses khusus ke sistem Azure yang telah disesuaikan.
Menanggapi laporan tersebut, Microsoft menyatakan bahwa jika penggunaan Azure terbukti digunakan untuk menyimpan data hasil pengawasan massal terhadap warga sipil, maka hal itu jelas melanggar ketentuan layanan mereka.
Perusahaan telah menunjuk firma hukum asal AS, Covington & Burling, untuk memimpin penyelidikan secara independen. Ini adalah penyelidikan kedua Microsoft terkait penggunaan teknologinya oleh Militer Israel, setelah penyelidikan pertama yang berakhir Mei lalu menyimpulkan tidak ada bukti pelanggaran.
Namun, temuan terbaru justru mengindikasikan bahwa informasi penting mungkin tidak disampaikan dalam penyelidikan sebelumnya. Beberapa eksekutif Microsoft dikabarkan khawatir bahwa data yang disimpan di Azure dimanfaatkan dalam operasi militer, termasuk penargetan serangan udara di Gaza sejak konflik kembali memanas pada Oktober 2023. Data dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 60.000 korban jiwa, dengan banyak pihak menyebut angka sebenarnya bisa lebih tinggi.
Dalam dokumen internal yang bocor, disebutkan bahwa sejak awal 2021, Unit 8200 telah merencanakan untuk memindahkan sebagian besar data intelijennya ke Azure. Dalam pertemuan pada November 2021 yang juga dihadiri CEO Microsoft, Satya Nadella, rencana untuk memigrasikan hingga 70% data ke cloud dibahas, meskipun pihak perusahaan membantah mengetahui bahwa data hasil penyadapan termasuk di dalamnya.
Sementara itu, kelompok aktivis yang dipimpin karyawan Microsoft, No Azure for Apartheid (Noaa), menyebut penyelidikan baru ini sebagai “upaya pengalihan” dan kembali menuntut pemutusan seluruh kontrak militer dengan Israel. Mereka menuduh perusahaan terlibat dalam sistem penindasan terhadap rakyat Palestina.
Meski Militer Israel membantah tuduhan tersebut dan mengeklaim semua kerja sama dilakukan secara legal, Microsoft menyatakan akan merilis hasil penyelidikan secara terbuka setelah selesai.