Moskow Tak Tepis Opsi Militer Tanggapi Provokasi AS dan Ancaman Rudal Barat
POROS PERLAWANAN – Kemenlu Rusia menanggapi laporan terkait program Pentagon untuk menempatkan rudal-rudal jarak menengah.
Dilansir Fars, Jubir Kemenlu Rusia, Maria Zakharova dalam statemennya pada Senin 5 April menyatakan, program AS dan Inggris untuk menempatkan rudal-rudal darat jarak pendek dan menengah akan mempersulit upaya pencegahan eskalasi ketegangan. Kemenlu Rusia juga tidak menampik menggunakan cara militer untuk menanggapi ancaman rudal Barat.
“Dalam beberapa pekan terakhir, Pentagon bicara banyak soal penempatan rudal, yang sudah dilarang oleh INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Tentara Inggris juga ikut-ikutan dalam statemen dan aksi yang jelas-jelas membahayakan stabilitas ini,” demikian disebutkan dalam statemen Kemenlu Rusia.
“Implementasi program militer ini tengah dipercepat, yang akan menyebabkan sempitnya ruang bagi solusi diplomatik-politik untuk masalah yang muncul pasca-INF dan mencegah ketegangan terkait isu rudal,” imbuh Zakharova.
“Perkembangan ini terjadi di saat Pemerintahan baru AS dan mayoritas sekutu Washington tidak menunjukkan sinyal (positif) yang jelas.”
“Kami jelas tidak menutup pintu dialog. Namun dengan mempertimbangkan situasi, kami tidak menepis kemungkinan bahwa Rusia terpaksa lebih fokus untuk menanggapi ancaman rudal secara militer,” tandasnya.
AS pada tahun 2019 keluar dari INF dan mulai mengujicoba rudal darat-ke udara balistik generasi baru di fasilitas-fasilitas militer di Kawasan.
Bulan lalu, PM Inggris Boris Johnson mengumumkan bahwa jumlah hulu ledak nuklir Inggris akan ditambah lebih dari 40 persen.
Di masa lalu, Pemerintah Inggris telah mengurangi jumlah senjata nuklirnya. Pada tahun 2010, Inggris mengumumkan akan membatasi jumlah hulu ledak nuklirnya pada angka 180 buah saja pada dekade 2020.
Namun Pemerintahan Johnson membatalkan pembatasan ini. London menyatakan bahwa dalam beberapa tahun mendatang, jumlah hulu ledak nuklir Inggris akan ditambah menjadi 260 buah.
Dengan mengkaji ulang kebijakan keamanan dan pertahanan, serta mengingat “adanya ancaman dari negara-negara pemilik nuklir atau yang sedang membuatnya”, Inggris mengklaim bahwa peningkatan kekuatan nuklir adalah sebuah “faktor preventif penting” untuk mewujudkan keamanan negara ini dan para sekutunya.
