‘Museum Ibrah’: Pelajaran dari Sejarah Nuklir Ukraina dan Ogkos Mahal ‘Kesadaran Terlambat’
POROS PERLAWANAN – Ukraina pernah menjadi salah satu negara dengan persenjataan nuklir terbesar di dunia. Namun, keputusannya untuk melucuti senjata nuklirnya demi jaminan keamanan dari kekuatan dunia berujung pada konsekuensi tak terduga. Kini, seluruh Ukraina seolah menjadi “museum ibrah” yang mengajarkan betapa berisikonya mengandalkan janji kekuatan asing.
Kenangan di Ruang Bawah Tanah
Mantan Teknisi Rudal, Alexander Sushchenko, kini hanya seorang pemandu museum di bekas pangkalan rudal Ukraina di dekat Pervomaisk. Ia membawa pengunjung ke sebuah ruangan kecil dan sempit beberapa meter di bawah tanah, yang dulunya digunakan untuk menerima, mendekripsi, dan mengeksekusi perintah peluncuran rudal balistik antarbenua.
Dengan mengaktifkan sistem kendali, Sushchenko memperlihatkan simulasi peluncuran rudal berujung hulu ledak nuklir, yang kemudian menampilkan pemandangan ledakan dahsyat. Namun, ini hanyalah sebuah simulasi—sekadar pengingat akan masa lalu yang kini tinggal sejarah.
Dari Kekuatan Nuklir Ketiga Dunia hingga Pelucutan Senjata
Setelah runtuhnya Uni Soviet pada Desember 1991, Ukraina mendadak menjadi kekuatan nuklir terbesar ketiga di dunia, dengan lebih dari 5.000 senjata nuklir yang tersimpan di silo bawah tanah. Rudal balistik antarbenua yang dimiliki Ukraina bahkan mampu membawa hingga 10 hulu ledak nuklir, jauh lebih kuat dibandingkan bom atom yang menghancurkan Hiroshima.
Namun, di tengah besarnya kekuatan militer yang dimiliki, kondisi ekonomi Ukraina sangat lemah. Negara ini mengalami kontraksi ekonomi sebesar 22,7% dalam beberapa tahun pertama setelah kemerdekaan, dengan inflasi yang meroket dan PDB yang hampir terpangkas separuh.
Melihat tantangan ekonomi yang berat, para pemimpin Ukraina memilih jalan negosiasi: menyerahkan senjata nuklirnya dengan imbalan bantuan keuangan dan jaminan keamanan dari kekuatan dunia.
Kesepakatan yang Dipenuhi Janji
Pada 23 Mei 1992, Ukraina menandatangani Protokol Lisbon, menyetujui pelucutan senjata nuklirnya dengan dukungan Amerika Serikat dan Rusia. Namun, di dalam negeri, perdebatan terus berlangsung, memperlambat proses pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Pada Januari 1993, Amerika Serikat menjanjikan bantuan sebesar 175 juta Dolar, tetapi Ukraina tetap enggan melepas seluruh persenjataan nuklirnya. Perundingan berlanjut, dan pada Oktober 1993, Washington kembali menjanjikan tambahan dana sebesar 155 juta Dolar, sehingga total bantuan mencapai 330 juta Dolar.
Puncaknya, pada 14 Januari 1994, Ukraina menandatangani perjanjian tripartit dengan Amerika Serikat dan Rusia, sepakat untuk melucuti semua senjata nuklirnya dengan imbalan dukungan ekonomi serta jaminan keamanan. Hulu ledak nuklir Ukraina dikirim ke Rusia, sementara Amerika Serikat membantu membongkar infrastruktur nuklir Ukraina.
Untuk lebih memperkuat jaminan keamanan, pada 5 Desember 1994, Memorandum Budapest ditandatangani oleh Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris. Ketiga negara tersebut berjanji menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina serta tidak menggunakan tekanan militer atau ekonomi terhadap negara tersebut.
Janji yang Tak Ditepati
Pada 1 Juni 1996, Ukraina mengirimkan hulu ledak nuklir terakhirnya ke Rusia. Namun, setelah pelucutan selesai, pihak-pihak yang menjanjikan jaminan keamanan mulai mengabaikan kewajiban mereka. Salah satu negosiator utama Ukraina dalam pelucutan senjata, Yuri Kostenko mengungkapkan, “Setelah hulu ledak terakhir dikirim pada 1996, Barat menutup pintu dan janji-janji mereka terhadap Ukraina.”
Pada 2001, Ukraina menghancurkan alat terakhirnya untuk membawa senjata nuklir. Namun, sejak saat itu, Amerika Serikat mulai terlibat dalam urusan politik Ukraina. Dalam dua tahun menjelang pemilu 2004, lebih dari 65 juta Dolar disalurkan untuk mendukung kandidat pro-Barat, Viktor Yushchenko, dalam melawan kandidat pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Hasil Pemilu yang memenangkan Yanukovych memicu Revolusi Oranye, yang akhirnya membawa Yushchenko ke tampuk kekuasaan pada 2005.
Pada 2014, ketika Yanukovych kembali berkuasa, protes Euromaidan yang didukung Amerika Serikat menggulingkan pemerintahannya. Rusia, sebagai tanggapan, mencaplok Semenanjung Krimea. Ukraina yang berharap pada jaminan keamanan Memorandum Budapest justru tidak mendapat dukungan konkret dari negara-negara penanda tangan perjanjian tersebut.
Dampak Perang dan Kesadaran Terlambat
Perang Ukraina yang meletus pada Februari 2022 telah menghancurkan harapan Ukraina terhadap jaminan keamanan dari negara-negara Barat. Hingga kini, Ukraina telah kehilangan 20% wilayahnya, lebih dari 6 juta orang mengungsi, dan sekitar 500.000 orang tewas atau terluka.
Pada 3 Desember 2024, di sela-sela pertemuan NATO di Brussel, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha mengangkat dokumen Memorandum Budapest di hadapan wartawan dan menyatakan, “Dokumen ini gagal menjamin keamanan Ukraina. Kita harus menghindari kesalahan serupa di masa depan.”
Kementerian Luar Negeri Ukraina, dalam peringatan 30 tahun Memorandum Budapest, menyebutnya sebagai “simbol kesalahan strategis dalam pengambilan keputusan mengenai keamanan nasional”. Mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Andriy Zahorodniuk, bahkan menyindir, “Kini, setiap kali seseorang menawarkan kami untuk menandatangani sebuah kesepakatan, kami hanya akan berkata: Terima kasih, kami sudah pernah menandatangani sesuatu sebelumnya.”
‘Museum Ibrah’ bagi Dunia
Kini, bukan hanya museum tempat Alexander Sushchenko bekerja yang menjadi pengingat, tetapi seluruh Ukraina telah menjadi museum hidup yang menunjukkan bagaimana mengandalkan kekuatan asing tanpa membangun pertahanan sendiri dapat berakhir dengan kehancuran.
Sejarah telah mencatat, bahwa kepercayaan buta terhadap janji-janji internasional, tanpa mempertahankan kekuatan domestik, bisa menjadi kesalahan fatal bagi sebuah negara yang ingin tetap berdaulat dan aman.
Sumber: Koran Kayhan