Pejabat Lebanon Akui Kesalahan Beirut Putus Hubungan Diplomatik dengan Teheran
POROS PERLAWANAN – Dalam wawancara dengan al-Mayadeen, Wakil Ketua Parlemen Lebanon, Elias Bou Saab, mengakui bahwa Pemerintah Beirut telah melakukan kesalahan terkait keputusan mereka untuk membatalkan surat kepercayaan Duta Besar Iran. Saat ini, negosiasi serius sedang berlangsung di Beirut untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Fars memberitakan, Bou Saab menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel berusaha melakukan perubahan Pemerintahan di Iran dengan dalih masalah senjata nuklir. Ia menuduh Israel melakukan kejahatan kemanusiaan dengan menghancurkan desa-desa, yang menurutnya telah mengubah opini publik dunia untuk menentang Israel dan Presiden AS, Donald Trump.
Pejabat Kristen Lebanon itu menekankan, kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran akan mencakup seluruh Kawasan, termasuk penghentian agresi terhadap Lebanon. Ia menilai Iran sebagai aktor regional yang membuat AS berunding dengannya saat ini. Menurutnya, Israel tidak dapat memaksakan perdamaian secara sepihak.
Bou Saab mengusulkan pembentukan komite yang terdiri dari beberapa negara Arab, Iran, dan AS untuk mengatur urusan Kawasan, termasuk Lebanon. Ia juga menyebutkan adanya komunikasi langsung antara Iran, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk menyelesaikan krisis, dengan tetap menghormati kedaulatan dan kepentingan semua pihak.
Secara eksplisit, ia menyatakan,”Saya mengakui bahwa Lebanon melakukan kesalahan dalam masalah pembatalan surat kepercayaan Duta Besar Iran di Beirut.” Ia menambahkan. keputusan untuk memutus hubungan diplomatik dengan Iran adalah sebuah kekeliruan.
Saat ini, terdapat keinginan serius dari pejabat Lebanon dan Iran untuk menjaga hubungan diplomatik antara kedua negara. Negosiasi untuk menyelesaikan masalah Duta Besar Iran tersebut sedang berlangsung.
Sekitar tiga bulan lalu, Kementerian Luar Negeri Lebanon, yang dipimpin oleh Youssef Rajeh (anggota partai al-Quwat al-Lubnaniyah yang dikenal anti-Iran), telah membatalkan surat kepercayaan Duta Besar Iran, Mohammad Reza Raouf Sheibani. Keputusan tersebut didasarkan pada Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Kementerian Luar Negeri Lebanon berdalih bahwa pihak Iran “melanggar protokol diplomatik dan dianggap mencampuri urusan dalam negeri Lebanon.”
