Perilaku Kekanak-kanakan Perdana Menteri Lebanon terhadap Basis Massa Hizbullah

POROS PERLAWANAN — Pemimpin Revolusi Islam, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, pada Selasa malam 23 September menegaskan kembali bahwa Syahid Sayyid Hasan Nasrallah merupakan “sumber khazanah bagi dunia Islam, bukan hanya bagi kalangan Syiah”.

“Khazanah ini masih berlanjut, dan kisah Hizbullah tetap abadi,” ujar Ayatullah Khamenei, seraya menekankan bahwa warisan Syahid Hasan Nasrallah menjadi sumber besar bagi Lebanon dan bahkan melampaui batas regional.

Namun menurut laporan Tehran Times pada Kamis 25 September, di tengah berbagai tantangan krusial yang dihadapi Lebanon, Perdana Menteri Nawaf Salam justru meluncurkan langkah kontroversial. Ia memerintahkan larangan ketat penggunaan properti publik tanpa izin resmi, sebagai respons atas rencana Hizbullah untuk menerangi Batu Raouche (situs warisan alam di Beirut) dengan gambar Sayyid Hasan Nasrallah dan wakilnya, Syahid Hashim Safiuddine, serta menggelar parade laut.

Instruksi Salam itu memicu kritik keras karena dianggap keliru memahami perbedaan antara landmark alam dengan fasilitas atau bangunan pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Properti Publik Lebanon, penggunaan fitur alam seperti pantai atau formasi batuan tidak memerlukan izin resmi, melainkan hanya pemberitahuan kepada Kegubernuran Beirut.

Sumber politik menilai sikap Perdana Menteri mencerminkan tekanan eksternal, khususnya dari Washington dan Riyadh, yang khawatir dengan gelombang dukungan publik terhadap Hizbullah. Fenomena serupa sempat terlihat dalam prosesi pemakaman besar-besaran Februari lalu.

Menurut para pengamat, Salam tampak lebih berfokus menunjukkan sikap keras terhadap Hizbullah ketimbang menangani isu-isu strategis lain, termasuk ancaman terbaru dari utusan Amerika Serikat, Thomas Barrack. Ancaman itu muncul menjelang Angkatan Darat Lebanon menyampaikan laporan bulanan terkait tahap pertama rencana pelucutan senjata.

Sebuah sumber diplomatik menyebut bahwa pernyataan Barrack dilatarbelakangi tekanan dari lobi Israel yang menuding AS kurang tegas terhadap Pemerintah Lebanon, sehingga memberi ruang bagi Hizbullah untuk menghindari kewajiban pelucutan senjata mereka.