Perjanjian Gas Mesir-Israel: Dari Pendudukan Geografis ke Pendudukan Ekonomi
POROS PERLAWANAN — Mesir menandatangani perjanjian gas dengan rezim Zionis di tengah situasi rakyat Palestina, khususnya Gaza yang tidak stabil dan menyakitkan, sementara Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu sibuk menjarah sumber daya Laut Mediterania Timur.
Menurut laporan Kantor Berita Mehr pada Senin 18 Agustus, di saat Gaza menghadapi krisis air dan listrik serta puluhan foto anak-anak kelaparan menghiasi media dunia setiap hari, Mesir justru mengikat kesepakatan dengan rezim Zionis yang disebut para pakar energi dan media internasional sebagai “perjanjian bersejarah dan strategis”. Berdasarkan perjanjian ini, Mesir akan membeli 130 miliar meter kubik gas dari Israel hingga 2040 senilai $35 miliar. Reuters melaporkan: “Penyelesaian perjanjian senilai $35 miliar untuk pemanfaatan ladang gas alam Leviathan menjadi ekspor terbesar dalam sejarah Israel.”
Dengan demikian, di tengah krisis politik dan ekonomi dalam negeri, Netanyahu dengan dukungan Kairo akan memperoleh jalur ekspor stabil yang menguntungkan sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemasok energi di Mediterania Timur. Asharq Al-Awsat membenarkan kesepakatan ini dengan klaim bahwa gas Israel lebih murah ketimbang LNG, menghemat miliaran dolar impor Mesir. Namun, realitanya, perjanjian ini justru meningkatkan ketergantungan Mesir sekaligus memperkuat ekonomi Pendudukan Israel yang merampas sumber daya laut Palestina.
Analis: Bukan Sekadar Kesepakatan Gas, Melainkan Pendudukan Ekonomi
The Great Reporter menganalisis: “Ini bukan hanya perjanjian ekonomi, melainkan gerbang sistem perampasan sumber daya lebih luas. Israel diuntungkan, Mesir memperluas pengaruh energi, sementara Palestina terus dirugikan secara ekonomi. Perjanjian ini mengukuhkan tatanan energi regional berbasis apartheid, blokade, dan kemitraan selektif.”
Analis Kebijakan Energi di Pusat Penelitian dan Studi Kebijakan Arab di Doha, Qatar, Dr. Yara Asad menyatakan, “Ini skandal dalam segala hal. Mesir memberikan keuntungan ekonomi kepada Israel melalui perjanjian bilateral dan internasional. Perubahan prioritas rezim Arab dan keterlibatan mereka dengan Israel sangat memalukan.”
Al Jazeera mengutip aktivis lingkungan Palestina di Ramallah yang enggan disebutkan namanya: “Ini bukan hanya soal kesepakatan gas, melainkan wajah buruk apartheid. Sumber daya alam diekstraksi dari Wilayah Pendudukan, memperkaya Israel sementara Palestina dikucilkan.”
Ekonom Zionis dan penulis Privatisasi Keamanan Israel, Sher Hever menambahkan: “Perjanjian ini menandai dimulainya pendudukan ekonomi di samping militer. Palestina dirampas akses air dan sumber daya alam, sementara Israel mengeruk keuntungan miliaran Dolar dari Pemerintah yang mengeklaim mendukung perjuangan Palestina.”
Meningkatnya Ketergantungan Mesir pada Rezim Zionis
Laporan khusus Financial Times menyebut: “Perjanjian ini memperdalam ketergantungan Mesir pada gas Israel di tengah ketegangan, dengan volume transfer naik menjadi 12 miliar meter kubik per tahun mulai 2029. Israel dan Mesir kini berada dalam orbit kerja sama ekonomi strategis.”
Analis politik dan ekonomi Mesir, Fadel Ibrahim mengkritik: “Ini gejala penyakit kronis berbahaya. Mesir yang semula disebut sebagai pusat energi berkembang, kini terjebak dalam ketergantungan yang membatasi pilihan keamanan nasional dan kebijakan luar negerinya.”
Padahal Presiden Abdel Fattah al-Sisi pernah menjanjikan swasembada gas pada 2018 dan ambisi menjadi eksportir utama, tetapi kini justru bergantung pada impor.
Pengabaian Hak Gas Lebanon dan Suriah
Isu kunci dalam kebijakan represif rezim Zionis di Mediterania Timur adalah pengabaian hak Lebanon dan Suriah. Meski ada kompleksitas hukum dan teknis terkait ekstraksi cadangan gas yang harus diselesaikan secara bertahap oleh pengadilan, Israel justru terburu-buru mengembangkan ladang Leviathan, Tamar, dan Karish serta membangun rute ekspor melalui kesepakatan dengan Siprus, Mesir, dan fasilitas LNG.
Sementara Lebanon dan Suriah memiliki hak jelas berdasarkan hukum laut dan regulasi eksploitasi sumber daya, rezim Zionis memanfaatkan instabilitas politik di Beirut dan Damaskus untuk menguasai kawasan tersebut. Setiap kali pakar energi menyinggung hak Lebanon dan Suriah, otoritas Israel mengajukan alasan palsu seperti sengketa batas laut, kelemahan negosiator Suriah, atau fragmentasi politik Lebanon. Sementara itu, Siprus, Mesir, dan AS dengan mudah bersekutu dengan Israel mengeksploitasi sumber daya tersebut.
Catatan Akhir
Seperti ditulis The Guardian: “Aksi sepihak dan intimidasi rezim Zionis telah mengubah narasi gas Mediterania Timur dari isu energi menjadi konflik politik dan keamanan.” Eksploitasi atas kondisi Palestina, Lebanon, dan Suriah telah mengalihkan sumber daya energi menjadi pendapatan besar bagi Israel, secara tidak adil dan di bawah bayang-bayang pendudukan serta totaliterisme Tel Aviv.