Rencana ‘16 Langkah’ AS Kelola Sementara Gaza
POROS PERLAWANAN – Pemerintah Amerika Serikat, melalui rencana 16 poin yang diungkap oleh media Israel, telah mengusulkan sebuah skema pengelolaan sementara di Gaza setelah penarikan bertahap pasukan Israel. Rencana ini mencakup pengaturan keamanan, ekonomi, dan pemerintahan di Gaza dengan melibatkan Otoritas Palestina dan negara-negara sekutu di Kawasan.
Menurut laporan dari Channel 12 Israel, pada Senin 11 November, Presiden AS Joe Biden ingin menggantikan kehadiran militer Israel di Gaza dengan pasukan multinasional yang terdiri dari beberapa negara untuk menjaga stabilitas sementara. Rencana ini diajukan kepada Pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, meski tanggapannya tampaknya masih belum sepenuhnya positif.
Rincian Rencana AS untuk Gaza:
1. Pembentukan Administrasi Sipil Sementara: Otoritas Palestina akan bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk membentuk administrasi sipil di Gaza. Fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan memulai proses rekonstruksi.
2. Dewan Eksekutif Sementara: Dewan ini akan terdiri dari perwakilan Palestina, termasuk dari Gaza, dan bertanggung jawab mengelola urusan sipil.
3. Reformasi Otoritas Palestina: Otoritas Palestina akan melanjutkan reformasi internalnya untuk memperkuat struktur pemerintahannya.
4. Pembentukan Kembali Departemen: Beberapa kementerian seperti air, perbankan, energi, dan perdagangan akan diaktifkan kembali untuk mendukung manajemen ekonomi.
5. Pasukan Keamanan Baru: Negara-negara mitra akan melatih dan melengkapi pasukan keamanan Palestina yang bebas dari pengaruh Hamas untuk menjaga ketertiban di Gaza.
6. Pengambilalihan Otoritas Palestina atas Gaza: Semua lembaga yang sebelumnya dipegang oleh Hamas akan dikelola oleh Otoritas Palestina.
7. Pasukan Multinasional Sementara: Pasukan internasional yang terdiri dari negara-negara di dalam dan luar Kawasan akan dikerahkan untuk menjaga perbatasan dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke Gaza.
8. Penarikan Bertahap Pasukan Israel: Israel akan menarik pasukannya secara bertahap, dengan Otoritas Palestina dan pasukan multinasional mengambil alih tanggung jawab.
9. Pendanaan dari Mitra Internasional: AS dan negara-negara mitra akan membentuk dana khusus untuk mendukung transisi dan rekonstruksi Gaza.
10. Transfer Pendapatan Pajak oleh Israel: Israel akan menyerahkan pendapatan pajak kepada Otoritas Palestina, yang sebagian akan dialokasikan untuk dana khusus Gaza.
11. Konferensi Internasional: Negara-negara mitra akan menggelar konferensi internasional untuk mendukung misi transisi ini secara finansial dan politik.
12. Dukungan Finansial dari Negara Teluk: Negara-negara Teluk seperti Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan UEA akan memberikan bantuan rutin kepada Otoritas Palestina selama periode transisi.
13. Partisipasi PBB: PBB akan berperan dalam menyediakan bantuan kemanusiaan, meski mereka dilarang berinteraksi langsung dengan Hamas.
14. Komitmen Israel: Israel diminta menahan diri dari tindakan yang bisa mengganggu upaya solusi damai dan terikat pada kesepakatan internasional sebelumnya.
15. Kesatuan Gaza dan Tepi Barat: Negara-negara mitra akan mengeluarkan pernyataan yang mendukung kesatuan politik Gaza dan Tepi Barat di bawah satu pemerintah dan struktur keamanan.
16. Resolusi PBB: Sebuah resolusi di Dewan Keamanan akan dikeluarkan untuk mendukung pengaturan sementara ini dengan rincian yang mencakup peran Otoritas Palestina.
Rencana tersebut menggarisbawahi komitmen internasional untuk mencegah krisis berkepanjangan di Gaza serta membuka jalan bagi pembentukan negara Palestina yang independen. Namun, media belum mengungkap sikap resmi petinggi Israel, termasuk Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, terhadap rencana ini.