Rencana Trump: Gencatan Senjata ala Penjajah, Rekonstruksi Tanpa Perlawanan
POROS PERLAWANAN – Dilansir Al Mayadeen, dengan penuh arogansi kolonial, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mencoba memainkan peran sebagai “penengah damai”, saat dirinya meluncurkan apa yang disebutnya sebagai rencana “perdamaian” untuk Gaza. Rencana tersebut disusun setelah pembicaraan tertutup dengan Perdana Menteri entitas Zionis, Benyamin Netanyahu, di Gedung Putih, dan mencerminkan proyek dominasi politik serta normalisasi yang ingin dipaksakan di atas puing-puing kehancuran yang ditinggalkan oleh perang.
Rencana itu mencakup gencatan senjata bertahap, pembebasan tawanan, pengosongan Gaza dari unsur Perlawanan, dan pendirian pemerintahan transisi yang dikendalikan penuh oleh kekuatan asing. Namun lebih jauh dari itu, proposal ini tak lain adalah proyek politik untuk menundukkan Palestina, mendemiliterisasi Gaza, dan memaksa rakyatnya menerima realitas penjajahan dengan bungkus bantuan dan rekonstruksi.
Trump menyatakan bahwa “Israel” telah menyetujui rencana tersebut, dan ia “menantang” pihak Palestina khususnya Hamas untuk menerima proposal yang berisi 20 poin kunci yang secara terang-terangan menegasikan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, mempertahankan tanahnya, dan membela kehormatannya.
Tawaran Damai atau Perang Baru?
Menurut dokumen yang diungkap Gedung Putih, jika Israel menerima proposal gencatan senjata, maka dalam 72 jam semua tawanan mereka harus dibebaskan, hidup maupun gugur. Sebagai gantinya, entitas Zionis akan membebaskan 1.950 tahanan Palestina, termasuk 250 yang divonis seumur hidup dan 1.700 warga Gaza yang ditahan pascaoperasi Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023.
Namun isi proposal dengan cepat mengungkap tujuan tersembunyi di baliknya yaitu mengubah Gaza menjadi “zona bebas teror”, istilah khas imperialisme untuk menyamarkan proyek pelucutan senjata dan penghancuran kekuatan Perlawanan.
Seluruh struktur pertahanan Gaza ditargetkan untuk dihancurkan, dan pasukan penjajah berencana menyerahkan kontrol wilayah secara administratif kepada pasukan keamanan Israel (ISF), sementara Militer Pendudukan (IOF) secara bertahap menarik diri dalam kerangka “demiliterisasi total”.
Lebih mencengangkan lagi, proposal tersebut memberikan “amnesti bersyarat” kepada anggota Hamas yang mau meletakkan senjata dan menerima koeksistensi dengan penjajah. Bahkan, mereka diberikan opsi untuk meninggalkan Gaza secara sukarela ke negara-negara ketiga yang akan “menampung” mereka, sebuah pengulangan sejarah Nakba dalam kemasan diplomatik.
Rekonstruksi ala Penjajah: Bantuan Dibarter dengan Kehilangan Hak
Setelah pelucutan senjata dan “normalisasi” dijalankan, Trump menjanjikan bantuan kemanusiaan besar-besaran yang akan disalurkan melalui PBB dan Bulan Sabit Merah. Gaza akan direkonstruksi dengan dana internasional, dalam proyek ekonomi yang disebut-sebut akan menghadirkan “zona ekonomi khusus” dengan tarif preferensial.
Namun harga dari semua itu adalah penghapusan total pengaruh faksi-faksi Perlawanan dari Pemerintahan Gaza. Rencana tersebut menyebutkan pembentukan “komite transisi apolitis” yang akan dipimpin langsung oleh Donald Trump sendiri, sebuah tindakan yang tanpa malu-malu menempatkan AS sebagai administrator politik Palestina.
Komite ini akan terdiri dari teknokrat Palestina pilihan dan “pakar internasional”, termasuk mantan PM Inggris, Tony Blair, tokoh yang dikenal sebagai arsitek perang dan penindasan atas dunia Arab dalam beberapa dekade terakhir. Badan inilah yang akan mengelola semua dana, proyek, dan pembangunan kembali Gaza, sambil menanti reformasi total Otoritas Palestina.
Netanyahu Dukung, Trump Beri Ultimatum ke Hamas
Dalam konferensi pers bersama, Trump dan Netanyahu berbicara dengan nada penuh kemenangan. Netanyahu memuji proposal tersebut sebagai “pencapaian tujuan perang” dengan mengembalikan semua tawanan, menghancurkan militer Hamas, mengakhiri kekuasaannya, dan memastikan Gaza tak lagi menjadi ancaman bagi entitas Zionis.
Trump, dengan gaya khasnya yang pongah, menyatakan bahwa waktunya telah tiba bagi Hamas untuk menerima proposal tersebut, atau “dieliminasi”.
“Jika Hamas menolak, saya akan memberi Israel lampu hijau untuk menyelesaikan pekerjaan,” katanya, menambahkan bahwa negara-negara Arab telah menyetujui untuk mendemiliterisasi Gaza, dan bahwa pasukan internasional akan segera dikerahkan untuk menstabilkan wilayah tersebut.
Tidak cukup sampai di situ, Trump bahkan menyatakan bahwa Iran, negara yang dikenal sebagai pendukung utama Poros Perlawanan “mungkin” akan ikut bergabung dalam kesepakatan normalisasi yang lebih luas. Sebuah pernyataan yang dinilai banyak pengamat sebagai mimpi kosong dan provokasi terhadap kubu Muqawamah di Kawasan.