Siapa Saja Petinggi Israel yang Berpotensi Diadili ICC?

POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, sejumlah petinggi Rezim Zionis bisa saja menjadi target penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), lantaran keterlibatan mereka dalam kejahatan perang.

Menurut Jerusalem Post, dikarenakan ICC memiliki keterbatasan sumber daya (penyidik, jaksa, dan hakim), ada kemungkinan Pengadilan yang bermarkas di Den Haag Belanda ini tak bisa memejahijaukan lebih dari 10 orang.

Keterbatasan ICC juga bisa membuat penyelidikan sejumlah kasus akan memakan waktu hingga bertahun-tahun.

Para petinggi Rezim Zionis yang bisa diseret ke meja hijau dibagi menjadi tiga kelompok.

Jerusalem Post menulis, kelompok pertama adalah para petinggi yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait Perang Gaza 2014. Kelompok kedua meliputi orang-orang yang terlibat dalam krisis perbatasan Gaza. Sementara kelompok ketiga mencakup mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan soal perluasan pembangunan permukiman Zionis.

Harian Israel ini menyatakan, PM Benyamin Netanyahu masuk dalam semua kategori di atas. Benny Gantz dan Moshe Yaalon, yang secara berurutan menjabat sebagai Kepala Staf Tentara Israel dan Menteri Perang saat Perang Gaza berlangsung, adalah orang-orang yang paling berpotensi ditahan.

Barangkali ada kemungkinan ICC sulit mengidentifikasi para komandan perang Israel di Gaza. Namun orang seperti Ofer Winter, yang kerap bicara soal perannya dalam Perang Gaza, bisa termasuk orang yang masuk daftar penangkapan.

Rabu lalu, ICC mengumumkan telah memulai penyelidikan resmi soal kejahatan perang yang terjadi di Palestina Pendudukan.

Menlu Israel, Gaby Ashkenazi menolak putusan ICC untuk menginvestigasi Rezim Zionis. Ia menuding Pengadilan Den Haag “bangkrut secara moral dan konstitusional”.

ICC tetap teguh akan memulai penyelidikan atas Israel, kendati beberapa bulan lalu Menlu AS, Mike Pompeo mengumumkan sanksi Washington atas sejumlah pejabat ICC, termasuk Jaksa Fatou Bensouda.

Saat dikontak oleh Joe Biden, Netanyahu memintanya untuk mempertahankan sanksi-sanksi yang diberlakukan Trump atas ICC.