Sindir AS, Rusia: Jika Sudah Tak Ada Sanksi Tersisa, Kenapa Tak Pakai Diplomasi Saja?
POROS PERLAWANAN – Wakil Rusia di sejumlah organisasi internasional, Mikhail Ulyanov melalui tweet-nya merespons komentar Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Robert O’Brien.
“Jika sanksi-sanksi sudah habis, tidakkah sudah tiba waktunya bagi kalian untuk memikirkan hal yang lebih berguna?” cuit Ulyanov, seperti dilansir Fars.
Diplomat Rusia ini lalu menyarankan jalur diplomasi kepada Washington dan menyatakan, meski terlambat, namun itu lebih baik daripada tidak sama sekali.
Sebelum ini, O’Brien menyatakan bahwa hingga kini AS telah menjatuhkan beragam sanksi atas Iran dan Rusia. Dengan demikian, Washington sudah tidak memiliki banyak opsi untuk memberlakukan pembatasan-pembatasan baru kepada Teheran dan Moskow.
“Salah satu problem yang kami hadapi adalah, saat ini kami telah memberlakukan banyak sanksi atas Teheran dan Moskow. Oleh karena itu, hanya tersisa peluang yang sangat sedikit (untuk menerapkan sanksi-sanksi baru) di tangan kami,” kata O’Brien menjawab pertanyaan soal klaim keterlibatan Iran dan Rusia dalam Pilpres AS.
Pemerintah AS pada Senin 26 Oktober malam menjadikan sektor minyak Iran sebagai bagian dari UU Perang Melawan Terorisme. Sejumlah lembaga, individu, dan kapal tanker baru telah ditambahkan ke daftar sanksi.
Menteri Minyak Iran, Bijen Namdar Zanganeh adalah salah satu nama baru yang dicantumkan di daftar sanksi.
Dubes Iran untuk Inggris, Hamid Baedinejad mengomentari sanksi baru Washington ini dengan mencuit, ”Pemerintah AS memberlakukan satu aturan sanksi sebanyak 100 kali. Tiap hari, AS menambahkan seorang dubes, menteri, atau perusahaan ke daftar sanksinya. Padahal, penambahan nama anggota Pemerintah, dubes, direktur, dan lembaga politik atau ekonomi Iran tak akan menyelesaikan masalah yang dihadapinya”.
Menlu Iran, Javad Zarif dalam tweet-nya menulis, ”O’Brien sudah mengakui bahwa AS telah melebihi batas dalam menggunakan daya sanksinya untuk menyakiti rakyat Iran. Sudah tiba waktunya bagi AS untuk mengakui bahwa ia ‘kecanduan sanksi’.”
