Skandal di Paris: Data dan Informasi Sensitif Muslimin Prancis Dijual ke Israel
POROS PERLAWANAN – Dewan Islam Prancis mengumumkan bahwa dua orang, termasuk seorang pejabat yang terkait dengan Tel Aviv, mengumpulkan informasi sensitif tentang Muslim Prancis dan langsung menyerahkannya kepada Badan Intelijen Israel. Hal ini dilakukan atas instruksi dari Dewan Perwakilan Lembaga-lembaga Yahudi Prancis.
Dikutip Fars dari Arabi21, Dewan ini dalam statemennya menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam riset yang belum pernah ada sebelumnya ini, telah menerima dukungan atau pasokan informasi dari berbagai lembaga politik, administrasi, dan keamanan Prancis. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan keterlibatan pejabat resmi dalam operasi terhadap warga Prancis.
Isu ini memanas setelah dipublikasikannya video di media sosial oleh Didier Long, pedagang dan pegiat bidang digital Prancis. Dia menegaskan bahwa sejak awal 2023, dia telah bekerja menyusun “sebuah strategi” untuk lembaga-lembaga Yahudi. Dia bekerja sama dengan Dov Maimon, Penasihat Pemerintah Israel di Bidang Keamanan orang Yahudi dan hubungan mereka di Eropa.
Dia mengungkapkan bahwa dalam riset ini, dia bertemu dengan para pejabat resmi dan keamanan Prancis, termasuk pejabat intelijen dalam negeri, mantan perwira polisi di Saint-Denis, pejabat Kantor Intelijen Militer, pejabat lokal, intelektual, dan tokoh keamanan.
Menurutnya, laporan terperinci yang telah disiapkan mencakup informasi luas tentang Muslim Prancis. Semuanya telah diserahkan secara utuh kepada Badan-badan Intelijen Israel.
Statemen Long menunjukkan bahwa para penyusun laporan ini menyimpulkan, Muslim Prancis merupakan “ancaman potensial” bagi orang Yahudi. Sekitar 150 ribu orang Yahudi mungkin berada dalam “bahaya” karena tinggal di lingkungan Arab, Muslim, Turki, atau Pakistan.
Dewan Islam Prancis menganggap deskripsi ini sebagai “pernyataan yang berbahaya” dan menggambarkannya sebagai provokasi yang dapat memperburuk ketegangan sosial.
Menanggapi perkembangan ini, Dewan tersebut dengan tegas mengutuk apa yang mereka sebut sebagai “tuduhan serius dan tidak dapat diterima” dan bertanya: Dengan alasan apa dan mengapa informasi yang berkaitan dengan warga Prancis dikumpulkan untuk sebuah lembaga informasi asing?
Dewan Islam Prancis juga menegaskan bahwa informasi yang dikumpulkan mencakup data pribadi dan sensitif. Hal ini mengharuskan diadakannya penyelidikan resmi untuk mengetahui bagaimana dua orang yang tidak berwenang dapat mengakses data sepenting ini.
Dalam kelanjutan pernyataan ini, Dewan menyoroti kemungkinan keterlibatan lembaga-lembaga Prancis dalam operasi ini. Dewan menganggapnya sebagai “agresi serius” yang perlu segera dijelaskan.
Dalam kelanjutan pernyataan ini, ditegaskan bahwa Dewan bermaksud untuk memberi tahu Komisi Nasional Informasi dan Kebebasan (CNIL) – otoritas perlindungan data pribadi di Prancis – dan meminta agar CNIL segera melakukan penyelidikan terhadap metode pengumpulan, penggunaan, dan transfer data tersebut. Selain itu, kemungkinan gugatan hukum terhadap kedua orang tersebut dan siapa pun yang terlibat atau mendukung tindakan tersebut, tidak dapat dikesampingkan.
Dewan Islam Prancis meminta dari para pejabat terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri, agar melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan dan memastikan apakah pejabat Prancis telah berpartisipasi atau memfasilitasi pembocoran data kepada pihak luar.
Dewan menegaskan bahwa keseriusan tuduhan ini tidak hanya cukup dengan tanggapan di media saja, tetapi juga membutuhkan tindakan resmi yang cepat, karena masalah ini menyangkut keamanan sosial dan hak-hak jutaan warga Muslim Prancis.
Hal ini terjadi dalam situasi di saat ketegangan sosial di Prancis meningkat, retorika ekstrem semakin keras, dan kasus-kasus pemeriksaan keamanan terhadap warga Muslim semakin ketat.