Tiap Hari Langgar Kedaulatan Lebanon, Israel Kembali Diadukan ke Dewan Keamanan PBB
POROS PERLAWANAN – Kementerian Luar Negeri Lebanon mengadukan Rezim Zionis ke Dewan Keamanan PBB. Langkah ini diambil menyusul pelanggaran yang dilakukan jet-jet Israel di zona udara Lebanon.
Dilansir oleh situs Lebanon 24, Kementerian Luar Negeri Lebanon pada Kamis 2 April malam menyatakan, ”Kementerian ini melayangkan pengaduan kepada Dewan Keamanan PBB, karena tiga pesawat Israel telah melanggar kedaulatan Lebanon dengan menggunakan wilayahnya untuk menyerang Suriah.”
Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, pelanggaran zona udara negaranya adalah ancaman bagi keamanan warga. Itu pun terjadi saat seluruh dunia sedang menghadapi ancaman serius penyebaran virus Corona.
Lebanon meminta Dewan Keamanan mengakhiri pelanggaran serupa yang dilakukan Rezim Zionis berulang kali. Beirut menyatakan, Tel Aviv tiap hari melanggar kedaulatan Lebanon, baik dari darat, udara, atau laut.
Menurut laporan al-Alam, pengaduan Lebanon terkait pelanggaran Israel ini adalah yang kedua kalinya dalam rentang waktu kurang dari satu bulan.
Pemerintah Beirut pada 6 Maret lalu juga mengadukan pelanggaran zona udara yang dilakukan Rezim Zionis kepada Dewan Keamanan.
Jet-jet tempur Israel pada Selasa 31 Maret malam lalu melancarkan serangan udara ke sejumlah titik di Homs, Suriah. Namun serangan udara itu sukses dibendung oleh sistem pertahanan Suriah.
Serangan ke wilayah Suriah itu dikecam keras oleh Lebanon melalui Kementerian Luar Negerinya.
Menteri Luar Negeri Lebanon, Nassif Hitti dalam wawancara dengan al-Ahed menyatakan, ”Kami mengutuk segala bentuk invasi Israel, baik atas Lebanon, Suriah, atau negara-negara Arab lainnya.”
“Ini adalah pelanggaran nyata atas kedaulatan kami,” imbuhnya.
“Kami akan menindak lanjuti semua kasus (pelanggaran) ini dengan pihak-pihak terkait. PBB dan Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab mendasar untuk memaksa Israel menghentikan pelanggaran zona udara Lebanon,” tegasnya.
“PBB dan Dewan Keamanan harus menekan Israel untuk menghormati hukum internasional dan seluruh resolusi Dewan Keamanan, serta tidak melanggar kedaulatan negara-negara lain,” pungkas Hitti.
