Watak Arogannya Tak Berubah, AS Ancam Sanksi Organisasi Badr Irak yang Dituding Bersekutu dengan Iran

POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, para legislator AS mengajukan proposal untuk menjatuhkan sanksi terhadap Organisasi Badr Irak, atas tuduhan menjalin hubungan dengan Iran.

Proposal ini disusun oleh Joe Wilson, salah satu senator dari Republik di Komite Urusan Luar Negeri Majelis Perwakilan AS.

Media konservatif AS, Washington Free Beacon, mengabarkan bahwa Organisasi Badr masih merupakan bagian dari Pasukan Keamanan Irak.

Harian ini menyatakan, ada kemungkinan bahwa proposal ini akan didukung secara luas oleh para senator Republik, juga sebagian senator Demokrat, yang menganggap bahwa “aktivitas Iran di Irak” sebagai ancaman langsung atas Washington.

Saat menjelaskan proposalnya, Wilson mengatakan bahwa jika AS hendak memberlakukan “Tekanan Maksimum” atas Iran, maka Organisasi Badr harus dicantumkan di daftar organisasi-organisasi teroris Kemenlu AS.

Dalam proposalnya, Wilson meminta Pemerintah AS untuk menjelaskan, apakah bantuan dana AS ke Irak juga sampai secara langsung atau tidak langsung ke Organisasi Badr?

Beberapa hari lalu, harian Washington Post dalam laporannya mengabarkan, PM Irak Mustafa al-Kadhimi ditekan AS untuk menghadapi Poros Perlawanan Irak.

Menlu AS, Mike Pompeo pada bulan September lalu menghubungi al-Kadhimi dan mengancam akan menutup Kedubes AS di Baghdad. Pompeo mendesak agar serangan-serangan mortir ke Kedubes AS segera dihentikan.

Dari sisi lain, Jubir Kataib Hizbullah Irak, Muhammad Muhyi menyatakan kebijakan menahan diri adalah opsi yang diambil Poros Perlawanan Irak saat ini. Apalagi AS konon akan mengurangi 500 dari 3.000 serdadunya di Irak pada 15 Januari nanti.

“AS akan menarik pasukannya dari Irak. Oleh karena itu, apa gunanya kami menyerang AS?” kata Muhyi kepada Washington Post.

Kendati Poros Perlawanan Irak menahan diri, anggota Fraksi Shadiqun, Muhammad al-Baldawi pekan lalu menyatakan, ada info dan bukti tepercaya yang menunjukkan bahwa AS berusaha menciptakan kerusuhan dan memperluas perselisihan di selatan Irak.