Abdollahian: Iran Bukan Tempat Orang Bisa Seenaknya Lakukan Kudeta atau Revolusi Warna
POROS PERLAWANAN – Dalam wawancara dengan radio nasional AS (NPR), Menlu Iran Hossein Amir Abdollahian ditanya tentang kematian gadis etnis Kurdi Iran, Mahsa Amini. Ia menyatakan, apa yang terjadi terhadap Amini adalah sesuatu yang disesalkan semua pihak. Hal serupa juga terjadi di seluruh dunia, termasuk puluhan kasus di AS, Inggris, dan negara-negara lain.
“Rakyat Iran adalah bangsa yang memiliki perasaan suci. Di jam-jam pertama usai kematian Amini, warga melakukan unjuk rasa damai. Sekarang semua orang menantikan berakhirnya investigasi aparat hukum. Namun di tengah semua ini, ada sebagian anasir asing, seperti jaringan televisi satelit dan situs yang menghasut warga Iran untuk turun ke jalanan dan melakukan kekerasan. Sebab itu, unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan,” tutur Abdollahian, diberitakan Tasnim.
“Tentu ada para pengunjuk rasa yang mengutarakan tuntutan mereka secara damai. Namun kini sebagian besar pendemo di jalanan diorganisasi oleh sejumlah kanal televisi. Sebagian dari kanal-kanal ini, yang bermarkas di London, memprovokasi warga secara terbuka untuk melakukan kerusuhan, membakar, dan membunuh.”
Ia menambahkan, kelompok teroris Mojahedin Khalq yang telah membunuh 17 ribu warga Iran, menebar hasutan dari AS dan sebagian negara Eropa serta mengirim agen-agen mereka ke dalam Iran.
“Iran bukan tempat yang di sana orang bisa melakukan kudeta atau revolusi warna. Bangsa Iran adalah orang-orang berwawasan. Ada perbedaan antara protes dan gangguan keamanan serta kerusuhan,” tandas Abdollahian.
Saat ditanya NPR tentang penggunaan kekuatan untuk membubarkan para pendemo, Menlu Iran mengatakan, ”Tiap kali ada tuntutan yang disampaikan secara damai, mereka bisa melakukannya secara leluasa sesuai aturan negara. Namun polisi akan bertindak tegas terhadap mereka yang ingin membakar ambulans dan menjarah bank.”
“Di negara Anda, ketika orang-orang turun ke jalanan untuk menduduki Kongres, apa yang kalian lakukan? Bukankah kalian memblokade akses Presiden kalian (Trump) ke Twitter? Apakah ini adalah tindakan demokratis atau demi alasan keamanan nasional kalian? Kalian memutuskan untuk menutup akses orang pertama negara kalian ke Twitter demi menjaga keamanan, sebab simbol demokrasi kalian diduduki oleh rakyat,” tandas Abdollahian.
