AS Ngotot Cegah Keterlibatan Hizbullah dalam Kabinet Lebanon
POROS PERLAWANAN – Dalam sebuah intervensi politik yang terang-terangan, seorang pejabat Amerika Serikat (AS) memperingatkan Perdana Menteri Lebanon yang ditunjuk, Nawaf Salam, agar tidak memberikan tempat bagi Hizbullah dalam pemerintahan barunya.
Pada Kamis 6 Februari, harapan publik Lebanon terhadap pembentukan Kabinet baru di bawah Nawaf Salam sempat meningkat. Namun, kembali terjadi kebuntuan dalam proses pembentukan pemerintahan, dengan laporan dari berbagai sumber Barat yang menuduh adanya campur tangan AS dalam proses ini.
Kegagalan Pembentukan Kabinet dan Tekanan AS
Hari ini, Istana Kepresidenan Lebanon menjadi tuan rumah pertemuan tiga pihak antara Ketua Parlemen Nabih Berri, Presiden terpilih Joseph Aoun, dan Nawaf Salam sebagai Perdana Menteri yang ditunjuk. Namun, pertemuan tersebut berakhir tanpa hasil, dengan laporan bahwa perselisihan mengenai pemilihan menteri kelima dari komunitas Syiah menjadi hambatan utama.
Sementara itu, dijadwalkan bahwa delegasi AS yang dipimpin oleh Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Morgan Ortagus, akan tiba di Lebanon dalam waktu dekat. Ortagus dikenal sebagai salah satu pejabat paling vokal dalam Pemerintahan Trump yang menentang pengaruh Iran di Kawasan.
Menurut laporan Reuters, delegasi AS akan membawa “pesan tegas” kepada para pemimpin Lebanon. “Pesan ini menegaskan bahwa Washington tidak akan menerima dominasi Hizbullah dan sekutunya dalam proses pembentukan pemerintahan,” ujar seorang sumber diplomatik kepada Reuters.
Seorang pejabat AS, seorang diplomat Barat, serta beberapa sumber regional mengatakan kepada Reuters bahwa pesan AS juga akan mencakup peringatan keras: jika Lebanon tidak membentuk pemerintahan yang berkomitmen pada reformasi, memberantas korupsi, dan membatasi pengaruh Hizbullah, negara itu akan menghadapi isolasi internasional yang lebih besar serta kemungkinan kehancuran ekonomi yang lebih parah.
Delegasi AS juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joseph Aoun, Perdana Menteri Nawaf Salam, dan Ketua Parlemen Nabih Berri dalam rangka menegaskan sikap Washington.
Upaya AS dan Arab Saudi Menghambat Pengaruh Hizbullah
Nawaf Salam ditunjuk sebagai Perdana Menteri lebih dari tiga minggu lalu, dan menurut sistem politik Lebanon, posisi-posisi kunci dalam Kabinet harus dibagi di antara berbagai kelompok agama di negara itu. Namun, AS terus berupaya untuk membatasi pengaruh Hizbullah dalam Kabinet baru.
Pekan lalu, beberapa sumber mengatakan kepada Reuters bahwa AS juga menolak penunjukan seorang tokoh politik yang dekat dengan Hizbullah sebagai Menteri Keuangan. Meskipun Washington tidak keberatan jika jabatan itu diberikan kepada seorang Muslim Syiah, mereka menentang campur tangan Hizbullah maupun sekutunya dari Gerakan Amal dalam proses penunjukan tersebut.
Dilaporkan bahwa Pemerintahan Trump telah mengirimkan pesan-pesan diplomatik melalui seorang pengusaha Lebanon bernama Masad Boulos kepada Joseph Aoun dan Nawaf Salam, menegaskan bahwa Hizbullah tidak boleh memiliki peran dalam Kabinet mendatang.
Arab Saudi juga dikabarkan ikut memberikan tekanan terhadap Lebanon agar Hizbullah tidak masuk dalam pemerintahan. Menurut Reuters, Arab Saudi, bersama dengan Prancis dan AS, telah memperingatkan Lebanon bahwa jika Menteri Keuangan berasal dari kubu Hizbullah, maka bantuan internasional untuk rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Lebanon akan dihentikan.
Dinamika Politik Lebanon dan Sikap Nawaf Salam
Dalam beberapa hari terakhir, media Lebanon melaporkan kemungkinan masuknya beberapa menteri dari komunitas Syiah ke dalam Kabinet baru. Nama-nama yang disebutkan termasuk Tamara Al-Zein (Menteri Lingkungan), Dr. Rakan Nasruddin (Menteri Kesehatan), Amin Al-Sahili (Menteri Tenaga Kerja), dan Talal Atrisi sebagai kandidat untuk posisi lainnya. Sementara itu, Yassin Jaber dipertimbangkan untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Penunjukan menteri kelima dari komunitas Syiah masih menunggu konsultasi antara Nawaf Salam dengan Hizbullah dan Gerakan Amal.
Yassin Jaber sendiri menegaskan bahwa dirinya adalah politisi independen dan tidak terafiliasi dengan partai mana pun.
Meski mendapat tekanan dari AS, tampaknya Nawaf Salam dan Joseph Aoun enggan untuk sepenuhnya menyingkirkan Hizbullah dari pemerintahan. Setelah ditunjuk sebagai Perdana Menteri Lebanon pada 25 Januari lalu, Salam menegaskan sikap inklusifnya dengan mengatakan, “Saya merangkul semua pihak dan tidak ingin menyingkirkan siapa pun.”
Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, juga menegaskan bahwa isolasi terhadap Hizbullah bukanlah pilihan. “Di masa lalu, kami tidak pernah menerima marginalisasi terhadap kelompok mana pun, dan hari ini pun kami tidak akan menerimanya. Tidak ada yang bisa mengisolasi Hizbullah,” ujarnya pada 29 Januari.
Berri bahkan menegaskan bahwa peran Hizbullah di Lebanon tidak bisa diabaikan, dengan pernyataan simbolisnya, “Selama Tuhan masih di langit, Hizbullah akan tetap ada di bumi.”
Ketegangan politik di Lebanon semakin meningkat dengan adanya intervensi langsung dari AS yang menekan Pemerintah agar Hizbullah tidak diberikan tempat dalam Kabinet baru. Sementara itu, Nawaf Salam dan Joseph Aoun tampaknya masih mempertahankan posisi inklusif, menolak sepenuhnya mengabaikan Hizbullah dari struktur pemerintahan.
Di tengah tekanan internasional yang semakin besar, masa depan Kabinet Lebanon masih belum pasti, sementara negara itu terus menghadapi ancaman krisis ekonomi yang semakin parah.
