Militer Israel Peringatkan Dampak Keamanan dari Rencana Trump

POROS PERLAWANAN – Kepala Intelijen Militer Israel memperingatkan bahwa rencana Donald Trump terkait Gaza dapat memicu eskalasi besar di Tepi Barat, terutama menjelang bulan Ramadan.

Laporan dari Channel 13 Israel pada Kamis 6 Februari mengungkapkan bahwa Kepala Direktorat Intelijen Militer Israel (Aman), Mayor Jenderal Shlomi Binder, telah memberi peringatan kepada pejabat senior Israel mengenai dampak serius dari rencana Trump yang mencakup pengusiran paksa warga Gaza. Binder menggambarkan dampak kebijakan tersebut sebagai “berbahaya” dan memperkirakan efeknya akan langsung terasa.

“Rencana ini akan memperburuk situasi di Tepi Barat, terutama saat bulan Ramadan yang semakin dekat,” ujar Binder, mengacu pada sejarah ketegangan yang meningkat setiap Ramadan, seperti yang terjadi pada 2021, di mana bentrokan antara warga Palestina dan pasukan Israel memicu perang 12 hari yang dikenal sebagai Operasi Pedang Al-Quds.

Reaksi Keras dari Pejabat Israel dan Internasional

Selain peringatan dari militer, kritik juga datang dari mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, yang menyebut rencana Trump sebagai “khayalan” dan “tidak dapat dilaksanakan”. Ia memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Sebagai alternatif, Barak mengusulkan agar Liga Arab mengambil alih rekonstruksi Gaza dengan syarat Hamas dikeluarkan dari struktur pemerintahan di wilayah tersebut.

“Rencana (Trump) ini lebih mirip dengan eksperimen politik atau upaya untuk menunjukkan dukungan terhadap Israel, bukan solusi nyata,” katanya.

Menurutnya, pernyataan Trump bertujuan untuk menekan para pemimpin Arab agar menerima kebijakan AS dan Israel. “Jika negara-negara Arab tidak segera mengusulkan jalur solusi yang nyata dan membantu menghapus Hamas dari kekuasaan, inilah skenario akhir yang akan mereka hadapi,” tegas Barak.

Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh mantan Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, yang mempertanyakan kelayakan serta konsekuensi dari rencana tersebut.

Penolakan Global terhadap Rencana Pemindahan Paksa Warga Gaza

Tidak hanya mendapat kritik dari dalam Israel, rencana pemindahan paksa warga Gaza juga mendapat tentangan luas dari komunitas internasional, termasuk negara-negara di Timur Tengah, Barat, dan Asia.

Organisasi Peace Now yang selama ini menentang kebijakan permukiman Israel serta mendukung solusi dua negara, juga menolak keras usulan Trump. Dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan, “Tidak ada kemungkinan untuk memindahkan dua juta warga Gaza dari tanah mereka.”

Kelompok ini juga menyinggung pemukim ilegal di Tepi Barat. “Satu-satunya pihak yang seharusnya dipindahkan adalah puluhan ribu pemukim ilegal yang harus kembali ke perbatasan Israel dalam rangka mencapai kesepakatan diplomatik untuk mendirikan negara Palestina di samping Israel,” ujar mereka.

Lebih lanjut, Organisasi tersebut menekankan bahwa sudah saatnya menghentikan ilusi “rekonstruksi Israel” dan kebijakan pembersihan etnis di Gaza. “Hanya ada satu solusi yang dapat menjamin keamanan dan stabilitas di Timur Tengah, yaitu solusi dua negara yang mengakhiri konflik Israel-Palestina,” bunyi pernyataan itu.

Trump Berusaha Menekan Negara-negara Arab

Dalam beberapa pekan terakhir, Trump secara terbuka mendorong pemindahan paksa warga Gaza ke Mesir atau Yordania, yang langsung mendapat penolakan keras dari kedua negara tersebut. Menyadari resistensi ini, Trump mengeklaim bahwa “ada wilayah lain” yang dapat menampung warga Palestina.

Trump juga berdalih bahwa Gaza adalah wilayah “tidak layak huni” dan menegaskan, “Tidak ada yang ingin hidup dalam penderitaan di Gaza. Tidak ada yang bisa hidup di sana.”

Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak yang menilai bahwa upaya memindahkan warga Gaza adalah bentuk pembersihan etnis yang bertentangan dengan hukum internasional. Sejumlah analis politik melihat ini sebagai bagian dari strategi AS untuk mengalihkan perhatian dari peran Israel dalam krisis Gaza yang berkepanjangan.

Dengan meningkatnya kritik dari berbagai pihak, masa depan rencana ini masih belum jelas, tetapi satu hal yang pasti—eskalasi ketegangan di Palestina dan Timur Tengah akan terus berlanjut.