Strategi Trump dan Pemain Kunci di Suriah Baru
POROS PERLAWANAN – Kebijakan Amerika Serikat di bawah Pemerintahan Donald Trump menandai perbedaan signifikan dibandingkan dengan kebijakan Joe Biden serta pengaruh lebih luas dari aktor dalam Pemerintahan AS. Selama Pemerintahan Barack Obama, Turki diberi peran untuk mensponsori “Islam politik Sunni” sebagai alat melawan Poros Perlawanan. Sebaliknya, Trump mengadopsi pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap ambisi Turki di Timur Tengah, dengan menganggap penguasa baru di Suriah sebagai ancaman dan lebih memilih Pemerintahan Suriah yang didukung oleh negara-negara Arab di Teluk Persia dibandingkan dengan kepemimpinan yang didukung Ankara.
Rencana Trump untuk Suriah
Rencana A Trump untuk Suriah tampaknya berfokus pada pembentukan dialog antara dua blok utama sponsor regional: Turki dan Qatar di satu sisi, serta Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) di sisi lain. Arab Saudi dan Mesir, meskipun mengamati perkembangan dengan hati-hati, tidak memiliki pengaruh dominan dalam dinamika ini. Jika terbentuk rezim yang lebih bersahabat dengan negara-negara Teluk, perjanjian damai dengan Israel mungkin menjadi langkah selanjutnya. Amerika Serikat akan terus mengawasi langkah-langkah Turki di Suriah guna melindungi kepentingan sekutunya, sementara negara itu tetap dalam kondisi terbagi hingga stabilitas tercapai.
Rencana B, jika konflik berlanjut, mencakup skenario dengan Suriah terpecah menjadi empat zona utama: wilayah yang dikuasai Turki, wilayah Kurdi yang didukung AS, wilayah yang dikendalikan Israel, dan zona tanpa hukum. Trump tidak akan menarik pasukan Amerika kecuali jika mereka berada dalam ancaman langsung. Sebaliknya, Washington akan membatasi pengaruh Turki tanpa campur tangan militer secara langsung, tetap memberikan dukungan kepada kelompok Kurdi, dan mempertahankan keberadaan strategis di wilayah Efrat, termasuk Raqqa, Hasakah, dan Deir ez-Zor, yang berada di bawah kendali Kurdi.
Pemain Kunci dalam Konflik
Turki berperan aktif dalam upaya menggulingkan rezim Suriah dengan tujuan membentuk pemerintahan yang tunduk pada kepentingannya. Berbeda dengan Iran yang lebih memilih pendekatan tidak langsung, Ankara mengedepankan intervensi militer dan mempertimbangkan aneksasi wilayah seperti Aleppo dan Hama jika mendapat dukungan internasional. Selain itu, Turki berusaha membubarkan kelompok Kurdi seperti Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung Amerika Serikat. Namun, upaya ini diperkirakan sulit berhasil karena AS masih memandang SDF sebagai mitra strategis, meskipun ditentang oleh Turki.
Israel memperluas pengaruhnya dari Dataran Tinggi Golan hingga ke Daraa, dengan tujuan mengamankan sumber daya air strategis di kawasan tersebut. Israel melihat kehadirannya di Suriah sebagai bagian dari strategi jangka panjangnya di Timur Tengah dan berusaha mengonsolidasikan posisinya sebagai imbalan atas kegagalan mencapai tujuan geopolitik di Lebanon. Sementara itu, rezim baru di Suriah kemungkinan besar tidak akan secara terbuka menentang kehadiran Israel, meskipun perlawanan lokal tetap menjadi potensi ancaman.
Eropa, khususnya Prancis, secara aktif mengamati perkembangan di Suriah. Paris kemungkinan akan mendorong skenario pemisahan wilayah untuk membatasi dominasi Turki. Selain itu, Prancis telah menjalin komunikasi dengan beberapa pemimpin Druze untuk menawarkan perlindungan mereka. Sebuah wilayah pesisir Alawite juga mungkin muncul di bawah pengawasan Prancis atau Turki, menambah kompleksitas dinamika politik regional.
Rusia menghadapi tantangan dalam mempertahankan pengaruhnya di Suriah karena dinamika geopolitik yang berubah. Kehadiran Rusia di Suriah sebelumnya memberikan keuntungan strategis dalam bidang politik, ekonomi, dan militer, termasuk peningkatan penjualan senjata ke negara-negara Timur Tengah. Namun, alasan di balik kemungkinan penarikan Rusia dari Suriah masih belum jelas, terutama jika dikaitkan dengan negosiasi potensial antara Trump dan Moskow terkait Ukraina.
Iran, meskipun secara resmi telah menarik sebagian besar pasukannya, tetap mempertahankan jaringan intelijen dan individu yang pernah bekerja sama dengannya di Suriah. Berbeda dengan kekuatan besar lainnya, Iran lebih memilih keterlibatan berbasis lokal untuk membentuk kelompok perlawanan terhadap terorisme dan pendudukan, daripada membangun pangkalan militer permanen. Kehadirannya di Suriah sebelumnya berdasarkan permintaan rezim yang berkuasa saat itu, tetapi dengan jatuhnya pemerintahan tersebut, peran Iran di negara itu masih menjadi tanda tanya.
Al-Jolani dan kelompoknya, yang memiliki sejarah panjang dalam aktivitas teroris, kini menjadi kekuatan dominan di Suriah, meskipun menghadapi perpecahan internal. Keberadaan Jolani semakin diterima oleh Barat dan tatanan global karena ia mampu menyesuaikan diri dengan kepentingan mereka. Namun, dominasi militer saja tidak cukup untuk menjamin peran politik yang berkelanjutan. Jolani kekurangan strategi jangka panjang dan kredibilitas di mata publik, sementara kepatuhan penuh terhadap tuntutan Barat dapat memperpanjang kekuasaannya, tetapi juga berisiko meningkatkan ketegangan internal.
Dialog politik internal dengan keterlibatan sponsor regional kemungkinan akan terus diupayakan, tetapi peluang keberhasilannya masih rendah. Ketidakstabilan Suriah kemungkinan akan tetap berlanjut, dengan berbagai bentuk konflik dan kekacauan, meskipun deklarasi resmi pembagian negara tersebut tampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. [PP/MT]
Sumber: Tehran Times
