AS-Rusia Berunding Soal Ukraina Tanpa Libatkan Zelensky, Eropa Marah Besar Tapi Tak Berdaya
POROS PERLAWANAN – Amerika Serikat (AS) dan Rusia dikabarkan memulai perundingan damai terkait perang di Ukraina pada Selasa 18 Februari di Riyadh, Arab Saudi. Namun, menurut sumber yang mengetahui jalannya negosiasi, baik Ukraina maupun negara-negara Eropa tidak diundang dalam pembicaraan tersebut.
Laporan dari Bloomberg pada hari yang sama mengungkapkan bahwa Presiden AS, Donald Trump, bertekad untuk mengakhiri konflik Ukraina dengan segala cara. Disebutkan bahwa Trump ingin perang ini berakhir sebelum liburan Paskah di AS, dengan target keputusan final pada 20 April.
Meski demikian, banyak pemimpin Eropa yang menganggap negosiasi ini sebagai sesuatu yang “ambisius” dan “tidak realistis”. Menurut Bloomberg, sementara spekulasi mengenai perundingan damai terus berkembang, Trump menunjukkan sikap ambigu terhadap Ukraina. Ia menyetujui penjualan senjata AS ke Eropa dan pengirimannya ke Ukraina, yang oleh para ahli dinilai sebagai langkah untuk menekan Rusia dalam negosiasi.
Negosiasi di Riyadh dan Ketidakhadiran Ukraina
Sumber dari media AS, termasuk Axios, mengonfirmasi bahwa perundingan damai digelar di Riyadh pada Selasa. Namun, karena sensitivitas pembicaraan, isi negosiasi tidak diungkapkan secara publik.
Axios juga melaporkan bahwa perwakilan AS dalam perundingan ini terdiri dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Mike Waltz, serta perwakilan khusus Trump untuk Timur Tengah, Stephen Whitakoff.
Pihak Ukraina dan Eropa berharap untuk ikut serta dalam pembicaraan tersebut, namun pejabat AS menegaskan bahwa mereka tidak akan memiliki peran dalam negosiasi ini. Keputusan ini disebut telah memicu kemarahan di kalangan pemimpin Eropa dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Bahkan, Eropa dikabarkan menggelar pertemuan darurat di Paris untuk merespons situasi ini. Zelensky sendiri menegaskan ia tidak akan menerima hasil negosiasi yang tidak melibatkan Ukraina.
Zelensky: Saya Tidak Akan Menerima Kesepakatan Tanpa Ukraina
Dalam pernyataan kepada NBC News pada Selasa, Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menerima perjanjian antara AS dan Rusia yang dibuat tanpa partisipasi negaranya. Ia juga mendesak Trump untuk tidak berpaling dari Ukraina dan tetap mendukung negara tersebut ketimbang berpihak pada Rusia.
“Perang ini terjadi di Ukraina dan melawan kita. Kita juga yang menanggung kerugian manusia,” ujar Zelensky.
Lebih lanjut, ia menanggapi pernyataan pejabat AS yang menyebut pengembalian seluruh wilayah Ukraina yang diduduki Rusia sejak 2014 sebagai sesuatu yang “tidak realistis”. Menurutnya, hukum Ukraina tidak mengizinkan pengakuan atas wilayah yang diduduki Rusia, tetapi Kiev bersedia untuk bernegosiasi mengenai penyerahan beberapa wilayah sebagai imbalan atas keanggotaan NATO.
Tekanan Eropa dan Respons AS
Ketidakhadiran Ukraina dan Eropa dalam perundingan Riyadh memicu kemarahan besar di Eropa. Akibat tekanan ini, AS tampaknya mempertimbangkan kembali sikapnya.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio menyatakan bahwa proses negosiasi damai yang serius dengan Ukraina “belum dimulai”. Ia menegaskan bahwa jika negosiasi nyata dimulai, maka Ukraina dan Eropa akan ikut serta dalam pembicaraan tersebut.
“Kami ingin melihat keseriusan Rusia dalam mencapai perdamaian,” ujar Rubio kepada CBS News, seraya menambahkan bahwa perundingan di Riyadh hanyalah tahap awal untuk menguji komitmen Moskow.
Zelensky akan Bertolak ke Riyadh
Di tengah ketidakpastian ini, muncul laporan bahwa Presiden Zelensky akan melakukan perjalanan ke Riyadh pada Rabu 19 Februari. Kantor Kepresidenan Ukraina telah mengonfirmasi bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengikuti perkembangan negosiasi antara AS dan Rusia.
Menurut laporan Mehr News, yang mengutip Al Arabiya, pengumuman ini muncul setelah Menteri Luar Negeri AS tiba di Riyadh untuk berunding dengan pejabat Rusia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, juga mengonfirmasi bahwa Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov dan Penasihat Kebijakan Luar Negeri Kremlin, Yuri Yushakov telah berangkat ke Arab Saudi atas perintah Presiden Vladimir Putin untuk membahas penghentian perang dan hubungan dengan AS.
Eropa: Kami Harus Mengamankan Kepentingan Kami Sendiri
Ketua Dewan Uni Eropa, Antonio Costa menyatakan bahwa Rusia bukan hanya ancaman bagi Ukraina, melainkan juga bagi dunia. Oleh karena itu, menurutnya, Eropa harus berperan dalam perundingan ini untuk memastikan keamanan jangka panjang benua tersebut.
Dalam wawancara dengan Financial Times, Costa menegaskan bahwa jika Trump menginginkan Eropa bertanggung jawab atas keamanan mereka sendiri, maka Uni Eropa harus menjadi bagian dari arsitektur keamanan baru yang sedang dibentuk.
“Negosiasi ini bukan hanya tentang Ukraina, tetapi juga tentang bagaimana Eropa menghadapi ancaman Rusia,” ujarnya di Konferensi Keamanan Munich.
Eropa di Persimpangan Jalan
Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa perundingan damai di Riyadh menjadi ujian besar bagi Eropa. Jika AS dan Rusia mencapai kesepakatan tanpa melibatkan Uni Eropa, maka Benua Biru tidak punya pilihan selain menerima hasilnya atau mencari jalan sendiri untuk menangani ancaman Rusia.
Menurut Reuters, sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa selalu bergantung pada AS dalam menghadapi Rusia. Namun, kini Eropa menghadapi tantangan besar dari dua pemimpin kuat—Trump di Gedung Putih dan Putin di Kremlin—dan harus menentukan arah kebijakan mereka sendiri.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Eropa kini menghadapi tiga skenario:
1. Menerima Kesepakatan Trump
Jika Eropa mengikuti keputusan AS dan menerima kesepakatan yang dihasilkan di Riyadh, maka mereka harus memastikan Ukraina tidak dikhianati. Namun, para pemimpin Eropa khawatir Trump akan menyetujui perjanjian yang menguntungkan Rusia.
2. Meningkatkan Dukungan Militer untuk Ukraina
Jika kesepakatan Riyadh dianggap tidak dapat diterima, Eropa dapat meningkatkan dukungan militer dan finansial bagi Ukraina. Namun, rencana ini menghadapi dua hambatan utama: keterbatasan sumber daya militer Eropa dan kemungkinan reaksi keras dari Trump.
3. Membangun Sistem Pertahanan Eropa yang Mandiri
Jika AS tidak lagi dapat diandalkan, Eropa bisa membangun sistem pertahanan mereka sendiri. Namun, ini memerlukan investasi besar—diperkirakan lebih dari $2,2 triliun—serta waktu yang panjang untuk membangun kapasitas militer yang cukup.
Reuters menutup laporannya dengan menyebut bahwa tak satu pun dari skenario ini mudah dijalankan. Namun, Eropa kini berada di persimpangan jalan yang sulit: tunduk pada keputusan Trump atau mengambil langkah mandiri untuk menjamin keamanan mereka di masa depan.
