Hamas Tolak Pelucutan Senjata dan Pemindahan Pasukannya dari Gaza
POROS PERLAWANAN – Israel gagal mengalahkan Hamas setelah 15 bulan berperang di Jalur Gaza. Meski demikian, rezim tersebut tetap berusaha menampilkan citra superioritas atas Gerakan Perlawanan Palestina itu.
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 19 Januari. Perjanjian ini telah menghasilkan pembebasan 25 tawanan yang ditahan di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina dari penjara Israel. Kesepakatan tersebut menyoroti kegagalan Israel mencapai tujuannya melalui jalur militer. Namun, para pejabat Israel tetap melontarkan ancaman terhadap Hamas.
Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, tidak menutup kemungkinan kembalinya perang di Gaza. Sikap ini didukung oleh Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, serta Menteri Luar Negeri, Gideon Saar, yang menyatakan bahwa Israel “tidak akan menerima keberadaan Hamas yang berkelanjutan di Gaza”.
Pada Rabu 19 Februari, Hamas merilis pernyataan yang menolak seruan Israel agar Kelompok tersebut dilucuti senjatanya dan dipaksa keluar dari Gaza.
“Syarat Pendudukan untuk mengusir Hamas dari Jalur Gaza adalah bagian dari perang psikologis yang tidak masuk akal. Penarikan atau pelucutan senjata Perlawanan dari Gaza tidak dapat diterima,” ujar Juru Bicara Hamas, Hazem Qassim.
Selama enam upacara serah terima tawanan yang digelar di Gaza, Hamas menunjukkan kekuatan militernya. Warga Palestina juga menggelar aksi dukungan terhadap Kelompok tersebut selama upacara berlangsung.
Hamas diperkirakan akan membebaskan tawanan yang tersisa pada tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata tiga tahap, yang mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.
“Kami siap untuk tahap kedua, yang para tahanan akan dipertukarkan sekaligus. Kesepakatan ini diharapkan mengarah pada gencatan senjata permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza,” tambah Qassim.
Sementara itu, dalam pertemuan Kabinet terbaru, Netanyahu menegaskan bahwa syarat utama Israel untuk negosiasi tahap kedua mencakup pelucutan senjata Hamas dan penghapusan kehadiran Kelompok tersebut di Gaza.
Namun, pemimpin oposisi Israel mengecam sikap Kabinet Netanyahu, menudingnya menghambat proses tahap kedua demi alasan politik. Yair Lapid selaku pemimpin oposisi, mengatakan kepada penyiar Kan bahwa Hamas tidak akan menyetujui kesepakatan tahap kedua jika Israel tetap menuntut pengusiran mereka dari Gaza.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengambil sikap lebih ekstrem dengan menyerukan relokasi seluruh penduduk Gaza. Dalam konferensi pers bersama Netanyahu pada 4 Februari di Gedung Putih, Trump menyatakan, “AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami akan melakukan pekerjaan di sana.”
Trump juga menekan negara-negara di Kawasan, khususnya Yordania dan Mesir, untuk menerima pengusiran paksa warga Palestina. Pernyataan ini memicu kecaman keras dari Palestina, negara-negara Timur Tengah, dan sejumlah sekutu Barat AS. Protes menentang usulan Trump pun merebak di berbagai penjuru dunia.
Meski menghadapi tekanan dan serangan militer Israel yang telah menewaskan hampir 62.000 orang sejak 7 Oktober 2023, Palestina tetap bersatu dalam perlawanan mereka. Netanyahu berulang kali menegaskan tekadnya untuk terus berperang hingga Hamas dilenyapkan dan para tawanan Israel dibebaskan.
Perang genosida Israel dimulai tak lama setelah Hamas melancarkan Operasi Penyerbuan Al-Aqsa di Israel selatan, yang menewaskan lebih dari 1.100 orang dan menyandera 250 lainnya.
Kini, lebih dari 500 hari setelah konflik dimulai, ambisi Militer Israel tampaknya semakin memudar. Sementara ancaman dari pejabat Israel dan usulan kontroversial Trump dinilai sebagai strategi untuk mengalihkan perhatian dari kemunduran militer yang dialami rezim Netanyahu.
