Ketegangan antara Pemerintahan Trump dan Media AS Meningkat

POROS PERLAWANAN – Konflik antara Pemerintahan Donald Trump dan media Amerika Serikat kembali memanas setelah seorang pejabat tinggi Pemerintahan menyebut CNN sebagai “alat propaganda” bagi mantan agen CIA yang dipecat. Pernyataan ini semakin memperkeruh hubungan antara Gedung Putih dan media nasional.

CNN Dituduh Mengancam Pemerintah

Direktur Intelijen Nasional AS yang baru, Tulsie Gabbard menuduh CNN melakukan “ancaman tidak langsung” terhadap Pemerintahan Trump. Tuduhan ini muncul setelah CNN melaporkan bahwa sejumlah agen CIA yang diberhentikan mempertimbangkan langkah-langkah balasan terhadap kebijakan Pemerintah.

Dalam upaya merampingkan dan merestrukturisasi birokrasi Federal, CIA baru-baru ini menawarkan paket pemutusan hubungan kerja kepada beberapa agennya. CNN mengutip sumber anonim yang mengeklaim bahwa sejumlah pejabat senior CIA membahas secara rahasia dampak pemecatan ini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara agen-agen tertentu, yang mungkin mendorong mereka untuk membocorkan informasi kepada dinas intelijen asing.

Gabbard: “Mereka Menggunakan CNN sebagai Senjata”

Gabbard, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Nasional Demokrat (DNC) dan mendukung Bernie Sanders dalam pemilihan presiden 2016, mengkritik CNN dalam wawancaranya dengan Fox News.

“Saya heran bagaimana mereka berpikir bahwa taktik semacam ini dapat menyelamatkan pekerjaan mereka,” ujar Gabbard. “Mereka menggunakan CNN—yang telah lama menjadi alat propaganda mereka—untuk mengungkapkan ancaman terselubung terhadap Pemerintah.”

Politisi yang keluar dari Partai Demokrat pada 2020 dan bergabung dengan Partai Republik dua tahun kemudian ini menegaskan bahwa loyalitas agen-agen CIA bukanlah demi keamanan rakyat atau Konstitusi, melainkan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.

“Mereka yang tidak setia pada negara ini harus disingkirkan agar patriot sejati dapat fokus menjalankan misi negara,” tambahnya.

Dukungan dari Kalangan Intelijen untuk Trump

Gabbard juga mengeklaim bahwa banyak anggota komunitas intelijen telah menghubunginya secara pribadi untuk menyampaikan dukungan terhadap upaya Trump dalam “membersihkan” institusi tersebut dan mengembalikan fokusnya kepada kepentingan rakyat Amerika.

Namun, penunjukan Gabbard sebagai pejabat intelijen senior oleh Trump pada November lalu menuai kontroversi. Beberapa kalangan arus utama menentang pencalonannya, bahkan menyebutnya sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Meski demikian, Senat AS menyetujui pengangkatannya awal bulan ini dengan perolehan 48 suara, meskipun ia tidak mendapat dukungan dari Senator Mitch McConnell, satu-satunya anggota Partai Republik yang menolak pencalonannya.

Ketegangan dengan Media Berlanjut

Ini bukan pertama kalinya Pemerintahan Trump berseteru dengan media. Sebelumnya, pada 20 Januari, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengubah nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika”. Namun, kantor berita Associated Press (AP) menolak menggunakan nama tersebut dalam publikasinya.

Sebagai respons, Gedung Putih melarang jurnalis AP menghadiri acara-acara di Oval Office dan East Room. AP kemudian mengajukan gugatan hukum, menuduh Pemerintah melakukan tindakan balas dendam karena enggan mengakui perubahan nama tersebut. Mereka juga menuntut agar akses mereka ke Gedung Putih dikembalikan.

Meski demikian, Hakim Trevor McFadden—yang ditunjuk oleh Trump—menolak permohonan AP untuk keputusan sementara, meskipun ia mengakui bahwa kebijakan Gedung Putih terhadap media “tidak membantu Pemerintah”.

Gedung Putih Ambil Alih Seleksi Media

Gedung Putih kini mengumumkan bahwa mereka akan menentukan sendiri media mana yang diizinkan untuk menghadiri konferensi pers presiden. Sebelumnya, tugas ini dipegang oleh Asosiasi Wartawan Gedung Putih.

Pemerintah beralasan bahwa langkah ini akan membuka peluang bagi media alternatif, termasuk platform daring, untuk berpartisipasi dalam konferensi pers terbatas presiden. Namun, keputusan ini menuai kritik.

Presiden WHCA, Eugene Daniels mengecam langkah Pemerintah yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada asosiasi. “Tindakan ini mempertanyakan independensi pers bebas di Amerika Serikat,” ujarnya.

Dengan meningkatnya ketegangan antara Gedung Putih dan media, tampaknya konflik antara Pemerintahan Trump dan pers nasional masih jauh dari kata usai.[PP/MT]

Daftar Referensi:

1. Associated Press (2025) White House Bans AP Reporters Over Name Dispute. Washington, D.C.: AP News.

2. Congressional Record (2025) Senate Confirmation Hearings on Intelligence Appointments. Washington, D.C.: Government Printing Office.

3. Daniels, E. (2025) WHCA’s Response to White House Press Policies. Washington, D.C.: WHCA.

4. Fox News (2025) Tulsi Gabbard’s Response to CNN Allegations. New York: Fox Broadcasting.

5.Johnson, K. (2025) Intelligence Community Reaction to Trump’s Leadership. Washington, D.C.: Political Studies Journal.