Guncang Pentagon, Trump Lakukan Pembersihan Militer demi Loyalitas Politik

POROS PERLAWANAN – Dalam langkah yang kontroversial dan belum pernah terjadi sebelumnya, Donald Trump telah memecat sejumlah komandan senior militer di Pentagon, termasuk Ketua Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS.

Salah satu yang diberhentikan adalah Jenderal Charles Brown, yang pada 2023 diangkat oleh Joe Biden sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan—menjadikannya orang kulit hitam pertama yang menduduki posisi tersebut. Kini, Trump telah mencopotnya dari jabatan tersebut.

Tak hanya Brown, pemecatan juga menimpa Komandan Angkatan Laut AS, Laksamana Lisa Franchetti, yang merupakan perempuan pertama dalam sejarah yang memegang jabatan tersebut. Bersamaan dengan itu, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara AS, Jenderal James Slife, juga turut dicopot.

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth mengumumkan bahwa posisi yang ditinggalkan oleh para pejabat ini akan diisi oleh figur-figur yang dinilai lebih kompeten dalam memberikan rekomendasi hukum dalam keputusan militer. Menurutnya, Brown, Franchetti, dan Slife telah gagal dalam tugas tersebut.

Alasan Pemecatan Pejabat Militer AS

1. Hukuman atas Kegagalan Penarikan Pasukan dari Afghanistan

Trump sejak lama mengkritik proses penarikan pasukan AS dari Afghanistan pada Mei 2021 di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, yang ia anggap sebagai bencana strategis bagi AS di panggung global. Setelah kembali ke Gedung Putih, Trump menegaskan komitmennya untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin militer yang terlibat dalam operasi tersebut.

Pemecatan massal di Pentagon ini menjadi bagian dari upayanya menindak tegas mereka yang dianggap bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Menteri Pertahanan AS menegaskan: “Kami sedang mengevaluasi secara menyeluruh kegagalan penarikan dari Afghanistan dan akan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat.”

2. Menguatkan Kendali atas Militer

Langkah ini juga mencerminkan strategi Trump dalam memperkokoh kendali atas institusi militer. Ia ingin memastikan loyalitas penuh dari jajaran komandan terhadap kebijakan “America First” yang menjadi dasar Pemerintahannya.

Banyak pejabat yang dipecat sebelumnya mendukung kebijakan keberagaman dan pluralisme dalam militer, yang bertolak belakang dengan visi Trump. Pemecatan ini memperjelas bahwa loyalitas terhadap dirinya menjadi faktor utama dalam pengangkatan pejabat di Pentagon, sementara kompetensi profesional tampaknya bukan lagi prioritas.

Hal ini berpotensi memicu gelombang pengunduran diri dalam tubuh militer, yang dapat berdampak pada stabilitas dan kesiapan pertahanan AS.

3. Perombakan Struktural di Kementerian Pertahanan

Trump juga merancang perubahan besar dalam anggaran pertahanan dan meninjau kembali kehadiran Militer AS di luar negeri. Fokusnya adalah mengurangi penempatan pasukan di beberapa wilayah demi memperkuat pertahanan domestik.

Selain itu, ia bertekad menghapus kebijakan keberagaman dalam militer, yang ia anggap sebagai bagian dari “woke politics”—politik kesadaran sosial yang dianggap berlebihan. Trump juga ingin merombak struktur sipil Pentagon agar lebih sejalan dengan kebijakan Pemerintahannya.

Keputusan ini telah memicu perdebatan luas mengenai dampaknya terhadap independensi dan efektivitas Militer AS.

4. Militer sebagai Alat Politik?

Pemecatan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan Partai Demokrat, yang mencurigai bahwa Trump berniat menggunakan militer untuk kepentingan politik domestiknya, khususnya dalam menangani isu imigrasi ilegal.

Senator Demokrat, Richard Blumenthal menyatakan bahwa pemecatan ini bisa menjadi awal dari upaya Trump untuk memanfaatkan militer dalam menegakkan kebijakan perbatasan yang lebih ketat. Ia menegaskan bahwa Trump telah lama mengungkapkan keinginannya untuk menerapkan langkah-langkah agresif dalam pengamanan perbatasan dengan keterlibatan militer.

Pemecatan besar-besaran di tubuh militer ini menegaskan kecenderungan Trump untuk mempolitisasi Militer AS. Keputusan ini bukan didasarkan pada kegagalan operasional, melainkan pertimbangan politik dan ideologis.

Langkah ini dapat berujung pada militer yang semakin tunduk pada kepentingan politik seorang presiden—sebuah situasi yang berisiko merusak netralitas dan stabilitas institusi pertahanan AS di masa depan. [PP/MT]