Tindakan Tak Manusiawi dan Ilegal Hongaria Injak-injak Darah Rakyat Gaza
POROS PERLAWANAN — Keputusan Pemerintah Hongaria untuk menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) demi menghindari penangkapan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, kembali memperlihatkan kemunafikan sebagian negara Barat dalam menegakkan sistem hukum internasional.
Langkah kontroversial ini diumumkan secara resmi beberapa bulan setelah sinyal awal penarikan muncul. Tujuannya jelas: membuka jalan bagi kunjungan Netanyahu ke Budapest, yang menjadi perjalanan perdananya ke Eropa sejak surat perintah penangkapannya diterbitkan ICC.
Netanyahu dan para pendukungnya, termasuk Presiden AS Donald Trump, meyakini bahwa tindakan Hongaria akan melemahkan dukungan negara-negara Uni Eropa terhadap putusan ICC. Padahal, putusan tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi para pembela keadilan dan hak asasi manusia, yang menuntut pertanggungjawaban Netanyahu atas genosida dan kejahatan perang terhadap rakyat Gaza.
Langkah Politik yang Menantang Hukum Internasional
Ketika Netanyahu bertemu dengan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orbán di Distrik Kastil Budapest, Kepala Staf Orbán, Gergely Gulyás mengonfirmasi melalui pernyataan resmi bahwa Pemerintahnya telah memulai proses penarikan diri dari ICC berdasarkan kerangka hukum konstitusi Hongaria. Sesuai Pasal 127 Statuta Roma, penarikan ini baru akan berlaku satu tahun setelah pemberitahuan tertulis dikirimkan ke Sekretaris Jenderal PBB.
Pada 21 November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Beberapa negara menyatakan siap melaksanakan surat perintah tersebut apabila pejabat Israel tiba di wilayah mereka. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua negara berkomitmen pada penegakan hukum internasional tersebut.
Dari Polandia ke Hongaria: Satu Barisan Pendukung Zionis
Sebelumnya, Polandia menjadi sorotan karena menunjukkan dukungan terbuka terhadap Israel, terutama sejak dimulainya Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Bersama Hongaria, kedua negara ini menjadi benteng pertahanan paling vokal bagi rezim Zionis di Eropa.
Perwakilan khusus Hongaria di Tel Aviv bahkan secara terbuka membantah keterlibatan Militer Israel dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, meskipun bukti kekejaman terhadap warga sipil di Gaza kian menggunung. Sementara itu, jutaan orang di berbagai kota Eropa dan Amerika Serikat turun ke jalan untuk memprotes pembantaian tersebut.
Berdasarkan arsip hubungan bilateral, selama 77 tahun terakhir, Hongaria terus menjadi poros utama kebijakan luar negeri Israel di Eropa. Pada 2017, Presiden Israel saat itu, Reuven Rivlin menyebut penguatan hubungan dengan Hongaria sebagai strategi inti di kawasan tersebut. Meski demikian, investasi langsung Israel di Hongaria hanya mencapai 5 miliar Euro, sebuah angka yang tidak sebanding dengan loyalitas politik yang diberikan.
Aliansi Sayap Kanan: Trump, Netanyahu, dan Orbán
Sebuah laporan dari harian Rzeczpospolita mengungkap bahwa Netanyahu semula dijadwalkan hadir dalam peringatan pembebasan kamp Auschwitz pada 27 Januari di Polandia, namun membatalkan rencana karena khawatir ditangkap. Ia secara langsung meminta jaminan kekebalan hukum dari Presiden dan Perdana Menteri Polandia.
Presiden Polandia, Andrzej Duda, yang dikenal sebagai sekutu dekat Donald Trump, menyatakan bahwa jika perlu, negaranya akan mempertimbangkan penarikan diri dari ICC demi menyambut Netanyahu. Mantan Presiden ICC asal Polandia, Piotr Hofmanski mengecam keras sikap tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum internasional.
Kemenangan Trump dalam Pemilu AS telah memberi semangat baru bagi negara-negara seperti Hongaria dan Polandia untuk menyeberang ke sisi gelap diplomasi — yakni dengan mendukung kekebalan bagi para pemimpin yang terindikasi melakukan kejahatan perang.
Respons Dunia Internasional dan Media
Keputusan Hongaria menarik diri dari ICC disambut dengan liputan luas dari berbagai media dunia. Associated Press mencatat bahwa Hongaria menilai ICC bersifat politis, dan mengeklaim tidak pernah secara resmi menyetujui yurisdiksi pengadilan tersebut.
Sementara itu, The Guardian menyoroti bagaimana langkah ini menimbulkan keraguan terhadap wibawa ICC, dan Financial Times menyebut bahwa keputusan tersebut memperdalam perpecahan dalam tubuh Uni Eropa terkait cara menangani isu Netanyahu dan hubungan dengan Pemerintahan Trump.
Euronews mengungkap bahwa Netanyahu baru bersedia mengunjungi Budapest setelah menerima jaminan kekebalan dari Pemerintah setempat. Kepala Staf Orban, Golias, bahkan menyebut ICC telah “menyimpang dari mandat awalnya dan berubah menjadi alat politik”.
Laporan Politico menambahkan tentang tindakan Orban yang secara pribadi meyakinkan Netanyahu bahwa dirinya tidak akan ditangkap di Hongaria. Reuters mencatat bahwa meskipun proses penarikan diri sedang berlangsung, Hongaria tetap berkewajiban melaksanakan putusan ICC hingga proses tersebut rampung, sebagaimana ditegaskan Menteri Luar Negeri Belanda, Kaspar Volkskam.
Eropa dan Sikap Ganda terhadap Keadilan
Dukungan terbuka Polandia dan Hongaria terhadap Netanyahu memperlihatkan bahwa retorika hak asasi manusia di Eropa masih bersifat selektif. Negara-negara anggota Uni Eropa sendiri belum mencapai konsensus soal pelaksanaan putusan ICC.
Spanyol, Belanda, dan Finlandia menyatakan komitmen untuk menegakkan keputusan ICC, sementara Jerman mencari celah hukum agar bisa tetap bertemu Netanyahu tanpa melanggar hukum. Prancis mengambil posisi ambigu, menyatakan bahwa karena Israel bukan anggota ICC, maka putusan itu tidak berlaku secara langsung pada Netanyahu.
Menurut pakar hukum internasional, meskipun penarikan diri Hongaria memiliki nilai simbolis dan implikasi politik yang signifikan, langkah itu tidak akan mengubah otoritas hukum ICC secara substansial.
