Hashd al-Shaabi: Benteng Rakyat Irak yang Tak Tergoyahkan

POROS PERLAWANAN – Di tengah desas-desus yang bergulir cepat di dunia maya tentang pembubaran Pasukan Mobilisasi Populer Irak (PMF) atau Hashd al-Shaabi, kenyataan di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya: pasukan ini tidak dibubarkan, mereka dilembagakan. Dalam sebuah langkah politik-militer yang dianggap menantang hegemoni Washington, parlemen Irak sedang bersiap untuk mengesahkan undang-undang baru yang secara resmi akan menempatkan Hashd al-Shaabi sebagai institusi militer independen sejajar dengan Kementerian Pertahanan.

Bagi banyak pihak, ini bukan sekadar restrukturisasi birokratis. Ini adalah babak baru dalam konflik panjang antara kedaulatan nasional Irak dan campur tangan asing, antara realitas di medan tempur dan narasi global yang dikendalikan dari luar negeri.

Ilusi Pembubaran dan Mesin Propaganda Amerika

“Pembubaran Hashd al-Shaabi hanyalah mimpi buruk Amerika yang tidak pernah menjadi kenyataan,” kata perwakilan Sekretaris Jenderal Gerakan An-Nujaba Irak di Iran, Sayyid Abbas Mousavi, dalam wawancaranya dengan Mehr News pada Sabtu 12 April.

Di matanya, dan juga di mata jutaan warga Irak, PMF bukanlah sekadar kekuatan bersenjata. Ia adalah manifestasi dari perlawanan rakyat, lahir dari fatwa jihad kifai marja’ tertinggi Syiah di Irak ketika negara itu nyaris runtuh oleh gelombang teror ISIS pada 2014. Saat Militer resmi Irak goyah, Hashd al-Shaabi bangkit dari kehendak rakyat yang enggan melihat tanah leluhur mereka dijadikan panggung kekejaman ekstremis.

Namun, sejak hari pertama kemunculannya, PMF telah menjadi duri dalam daging bagi kebijakan regional Amerika Serikat. Washington, yang mendukung arsitektur militer berbasis sekutu-sekutu pilihannya di Kawasan, melihat pasukan rakyat ini sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan strategisnya.

Maka dimulailah narasi penggembosan: PMF dituduh sebagai milisi liar, perpanjangan tangan Iran, dan penghalang reformasi militer di Irak. Dalam berbagai forum internasional dan laporan media Barat, keberadaannya kerap dipersoalkan, sementara fakta bahwa mereka memegang peran kunci dalam menggagalkan ISIS nyaris tak pernah disebut.

Kemenangan di Medan, Pertarungan di Parlemen

Kemenangan besar Hashd al-Shaabi atas ISIS di berbagai wilayah Irak, terutama Mosul dan Tikrit, membuat mereka tak terelakkan dari panggung politik dan militer negeri itu. Namun pengakuan hukum yang utuh baru mulai terbentuk secara serius sejak 2019, setelah serangkaian tekanan politik dari luar negeri malah menyulut dukungan domestik yang lebih luas.

RUU terbaru tentang “Dewan Pasukan Mobilisasi Rakyat”, yang kini tengah dalam pembacaan ketiga di Parlemen Irak, mencerminkan pergeseran besar ini. Di dalamnya tercantum langkah-langkah untuk melembagakan PMF sebagai kekuatan resmi di bawah komando langsung Perdana Menteri, dengan struktur kelembagaan setara kementerian, akademi militer sendiri, serta sistem perwira berpangkat Letnan Jenderal.

Bahkan dalam rancangan tersebut, PMF tidak lagi diposisikan sebagai “pasukan tambahan”, melainkan sebagai tiang ketiga dalam bangunan keamanan nasional Irak, sejajar dengan Angkatan Darat dan Kepolisian.

“Ini bukan pembubaran, ini penguatan. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap darah yang telah mereka curahkan di tanah Irak,” ujar Kepala PMF, Falih Al-Fayyad, dalam konferensi persnya di Baghdad.

Benteng Melawan Ancaman Global

PMF, dengan kekuatan lebih dari 200.000 personel, menjadi simbol nasionalisme baru yang tak tunduk pada model militerisasi Barat. Mereka adalah tentara yang dibentuk bukan melalui seleksi lembaga pertahanan tradisional, tetapi oleh rasa tanggung jawab kolektif terhadap bangsa.

Itulah yang membuat mereka sulit dipahami dan bahkan lebih sulit dikendalikan oleh kekuatan asing.

Sayyid Abbas Mousavi menyebut PMF sebagai “garis pertahanan terakhir Irak melawan kolonialisme baru”. Ia meyakini bahwa keberadaan pasukan ini adalah faktor utama kegagalan Amerika dalam merekayasa ulang lanskap politik Irak pasca-ISIS.

“Pasukan ini tidak hanya membersihkan tanah Irak dari ISIS, tetapi juga memblokir proyek-proyek imperialis yang dikemas dalam nama demokratisasi atau rekonstruksi,” tegasnya.

Dari Fatwa Menuju Lembaga Negara

Tidak banyak organisasi militer yang memiliki legitimasi spiritual, politik, dan militer sekaligus. PMF adalah pengecualian. Mereka lahir dari fatwa marja’iyyah, diperkuat oleh legitimasi rakyat, dan kini sedang diformalisasi dalam struktur negara.

RUU baru bahkan menjamin hak-hak personal PMF, termasuk asuransi dan pensiun, serta memastikan partisipasi mereka dalam Dewan Keamanan Nasional. Ini adalah tonggak penting yang mengakhiri status “semi-legal” mereka selama hampir satu dekade.

Benteng yang Tak Akan Runtuh

Bagi Amerika dan sekutu-sekutunya, Hashd al-Shaabi mungkin adalah “milisi liar”. Namun, bagi rakyat Irak, mereka adalah penjaga rumah.

Persis seperti yang ditegaskan Mousavi: “Pasukan yang lahir dari darah, keyakinan, dan Tanah Air tidak akan bubar oleh rumor. Mereka bukan bayang-bayang kekuasaan, mereka adalah bayangan rakyat itu sendiri.”

Dalam lanskap politik pascakolonial yang terus diguncang gelombang propaganda dan infiltrasi, Hashd al-Shaabi menjadi salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana rakyat bisa, dan harus mempertahankan hak mereka untuk bertahan.