Loading

Ketik untuk mencari

Iran

Republik Islam Jawab Tegas Ultimatum Witkoff Soal Pengayaan Uranium Iran

Republik Islam Jawab Tegas Ultimatum Witkoff Soal Pengayaan Uranium Iran

POROS PERLAWANAN – Utusan Khusus Presiden AS untuk Asia Barat, Steve Witkoff, kembali menebar ancaman diplomatik berkedok perdamaian. Dalam pernyataannya yang dilaporkan Al Jazeera pada Selasa 15 April, ia menyatakan, “Setiap perjanjian berarti Iran harus menghentikan dan menghilangkan program pengayaan dan persenjataan nuklirnya!”

Witkoff menegaskan bahwa “Perjanjian dengan Iran hanya akan diselesaikan jika itu adalah perjanjian Trump!”—merujuk pada kerangka negosiasi yang sepenuhnya berpihak pada standar hegemonik Washington.

“Perjanjian apa pun berarti Iran harus menghentikan dan menghilangkan program pengayaan dan persenjataan nuklirnya! Penting bagi dunia agar kita mencapai kesepakatan yang kuat, adil, dan abadi dengan Iran, dan itulah yang diminta Presiden Trump kepada saya,” lanjutnya, seolah sejarah pembatalan sepihak AS atas JCPOA (Kesepakatan Nuklir 2015) tak pernah terjadi.

Ia bahkan menambahkan: “Setiap perjanjian akhir dengan Iran harus menciptakan kerangka kerja untuk perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di Timur Tengah (Asia Barat).”

Namun, pernyataan yang sarat nada ultimatum itu segera dijawab tegas oleh pihak Republik Islam Iran. Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Iran, yang enggan disebutkan namanya, menegaskan kepada media Iran bahwa “Era di mana Amerika Serikat dapat mendikte kehendaknya kepada bangsa-bangsa merdeka telah berakhir.”

“Iran tidak akan tunduk pada tekanan atau perjanjian yang mencabut hak dasarnya di bawah Traktat Non-Proliferasi (NPT), termasuk hak untuk memperkaya uranium untuk tujuan damai,” tambahnya. Ia menekankan bahwa program nuklir Iran tetap berada dalam pengawasan penuh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dan setiap tudingan sebaliknya adalah bagian dari aksi Tekanan Maksimum yang gagal.

Juru Bicara Pemerintah Iran juga menyindir keras apa yang disebutnya sebagai “perjanjian Trump”: “Apa yang disebut perjanjian Trump bukanlah diplomasi, tapi pemaksaan berkedok kesepakatan. Dunia telah menyaksikan bagaimana AS menarik diri dari perjanjian sah internasional, lalu kini menuntut kesepakatan baru dengan syarat sepihak.”

Dalam lanskap global yang terus bergolak, pernyataan Witkoff memperjelas bahwa Washington belum jua belajar dari kegagalan strategi lamanya: memaksakan kehendak dengan ancaman, sambil memolesnya dengan retorika damai. Sementara itu, Teheran tetap berdiri teguh dengan keyakinan bahwa kedaulatan tidak pernah bisa dinegosiasikan.

Tags:

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *