Rezim Trump Wajibkan Pemohon Visa AS yang Dulu Pernah Melawat ke Gaza, Jalani ‘Inkuisisi Digital’
POROS PERLAWANAN – Pemerintahan Donald Trump menginstruksikan agar aktivitas seluruh pemohon visa AS, yang sejak 1 Januari 2007 melawat ke Gaza, harus diselidiki dan ditelusuri.
Diberitakan Fars, instruksi ini terkait dengan sebuah dokumen internal Kemenlu AS yang sampai ke tangan Kantor Berita Reuters.
Instruksi ini mencakup seluruh pegawai organisasi swasta dan orang-orang yang berkunjung ke Gaza sebagai pejabat resmi atau diplomatik.
Dokumen di atas diteken Menlu AS, Marco Rubio dan dikirim ke semua perwakilan diplomatik dan konsulat AS.
Jika penelusuran aktivitas pemohon di berbagai medsos menunjukkan informasi terkait masalah keamanan, beberapa lembaga akan melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah pemohon dianggap sebagai “ancaman nasional” atau tidak.
Keputusan Pemerintahan Trump untuk memaksakan penelusuran media-media sosial para pemohon visa AS ini adalah kelanjutan kebijakan kontroversialnya dalam mengawasi para musafir asing. Kebijakan ini mendapat kecaman secara luas.
Kebijakan ini, yang disebut para pengkritik sebagai “inkuisisi digital,” berakar pada pengambilan tindakan keamanan ketat usai kejadian 11 September. Namun kebijakan ini menjadi lebih agresif dalam beberapa periode terakhir, terutama di Pemerintahan-pemerintahan yang cenderung antiimigran.
Pemerintahan Trump di tahun 2017 hingga 2021 memicu banyak kontroversi, menyusul pencekalan terhadap warga sejumlah negara, terutama Muslim, seperti Iran, Libya, Somali, Suriah, dan Yaman.
Kebijakan ini dikecam oleh PBB, kelompok-kelompok HAM, bahkan sejumlah hakim federal AS. Mereka menilai kebijakan ini sebagai tindakan diskriminatif dan melanggar HAM.
Kebijakan ini, yang sekarang secara khusus membidik mereka yang pernah pergi ke Gaza, telah berubah menjadi sebuah instrumen filterisasi politis dan keyakinan.
Kebijakan ini menargetkan para aktivis HAM, pegawai organisasi swasta, dan diplomat yang pergi ke Gaza untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan mediasi. Hal ini bisa menyebabkan Gaza kian terisolasi dan menyulitkan upaya-upaya pengiriman bantuan.
