UE di Persimpangan Sejarah: Pertemuan Bahas ‘Putus Hubungan Dagang dengan Israel’ Siap Digelar 20 Mei
POROS PERLAWANAN – Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan penting pada 20 Mei guna membahas kelanjutan atau penghentian Perjanjian Asosiasi dengan rezim apartheid Israel, di tengah sorotan tajam terhadap blokade brutal atas Gaza dan bencana kelaparan yang meluas.
Langkah ini menandai momen bersejarah ketika sejumlah negara anggota UE secara terbuka mempertanyakan legitimasi hubungan dagang dengan entitas Zionis, menyusul kecaman internasional terhadap pembantaian yang terus berlangsung di Gaza.
Menurut laporan Tasnimnews pada Jumat 9 Mei, desakan kuat datang dari negara-negara seperti Belanda, Slovenia, Portugal, dan Spanyol yang menilai Israel telah secara sistematis melanggar prinsip dasar dari perjanjian tersebut, yakni penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional.
Salah satu pemicunya adalah penghentian operasi kemanusiaan oleh World Central Kitchen akibat blokade Israel yang mengakibatkan gudang-gudang bantuan kehabisan pasokan. Sementara New York Times pada hari yang sama melaporkan bahwa dapur umum di Gaza kini telah lumpuh, mempercepat ancaman kelaparan massal di tengah kepungan militer yang kian menggila.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas mengungkapkan bahwa frustrasi mendalam kini mencengkeram banyak anggota UE atas ketidakmampuan menghentikan genosida yang tengah berlangsung. “Ada rasa putus asa dan kegagalan moral yang mendalam di Eropa,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Volkkamp, bahkan mengumumkan bahwa negaranya akan memblokir implementasi Perjanjian Asosiasi UE-Israel hingga penyelidikan menyeluruh terhadap pelanggaran hak asasi manusia selesai dilakukan.
Nada serupa terdengar dari Menteri Luar Negeri Slovenia, Tanja Fajon, yang menyatakan, “Dunia telah gagal dalam ujian kemanusiaan. Kita tidak bisa lagi hanya mengutuk. Kini saatnya bertindak.”
Senada, Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel menegaskan bahwa situasi tragis di Gaza “memerlukan revisi serius atas hubungan dagang UE dengan Israel”. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez, dengan tegas menyatakan, “Uni Eropa tidak akan pernah menerima pemindahan paksa rakyat Gaza. Tindakan Israel tak bisa dibiarkan terus berlangsung tanpa konsekuensi.”
Namun, konsensus penuh di tubuh Uni Eropa masih jauh dari tercapai. Austria, Jerman, dan Hungaria tetap teguh mendukung posisi Israel, memperlihatkan garis patahan politik dalam tubuh UE sendiri. Upaya serupa tahun lalu, yang digalang Irlandia dan Spanyol untuk menyeret Israel ke meja penyelidikan hukum internasional, gagal akibat tekanan negara-negara pro-Tel Aviv.
Dengan Gaza berdarah dan dunia menyaksikan, Uni Eropa kini berdiri di persimpangan sejarah: melanjutkan kemitraan ekonomi dengan pelaku genosida, atau memutuskan ikatan demi kemanusiaan yang selama ini mereka gembar-gemborkan.
