Sweida Keluar dari Kendali Damaskus: Kesepakatan Mediasi AS Buka Jalan bagi Pembatasan Pemerintah Suriah

POROS PERLAWANAN – Provinsi Sweida di selatan Suriah secara efektif tidak lagi berada di bawah otoritas Pemerintah Pusat Damaskus, menyusul tercapainya sebuah kesepakatan antara Israel dan otoritas oposisi bersenjata Suriah, dengan mediasi langsung dari Amerika Serikat. Demikian dilaporkan oleh Al Mayadeen pada Jumat 25 Juli, mengutip Syrian Observatory for Human Rights.

Menurut laporan tersebut, salah satu poin utama dari perjanjian ini adalah pelarangan total terhadap keberadaan lembaga atau aparat apa pun yang berafiliasi dengan Pemerintah Suriah di wilayah Sweida. Ketentuan ini menjadikan Sweida secara praktis lepas dari pengaruh dan kendali administratif maupun militer Damaskus.

Meski demikian, lembaga-lembaga di bawah naungan PBB tetap diperkenankan beroperasi di wilayah tersebut. Pengelolaan administratif dan penyediaan layanan publik kini diserahkan kepada Dewan-dewan Lokal yang terdiri dari warga asli Sweida. Proses ini akan berada di bawah pengawasan langsung Pemerintah Amerika Serikat, yang menurut kesepakatan, akan memantau implementasi penuh dari butir-butir perjanjian.

Dalam aspek keamanan, pasukan bersenjata suku dan unit keamanan publik ditarik dari desa-desa yang dihuni mayoritas warga Druze. Tugas pengamanan dan penegakan ketertiban selanjutnya akan diserahkan kepada kelompok lokal Druze, dengan tanggung jawab memastikan tidak ada keberadaan unsur bersenjata dari kelompok luar, baik dari milisi suku maupun oposisi bersenjata Suriah di wilayah tersebut.

Kesepakatan ini juga mencakup pembentukan komite khusus untuk dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia, dengan mandat melaporkan secara langsung kepada pihak Amerika Serikat. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya Washington untuk memegang kendali penuh atas dinamika di selatan Suriah.

Pelucutan Senjata di Daraa dan Quneitra

Poin lain dari perjanjian ini menyasar dua wilayah penting lain di selatan Suriah: Daraa dan Quneitra, yang berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Di wilayah tersebut, seluruh persenjataan baik berat maupun ringan, harus diserahkan. Sebagai gantinya, dibentuk komite keamanan sipil dari warga lokal, yang tidak diperkenankan membawa senjata dan hanya bertugas sebagai pemantau keamanan internal.

Pernyataan Netanyahu dan Posisi Israel

Kesepakatan ini muncul seiring pernyataan terbaru dari Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang menyatakan, “Kami tidak bisa hanya menjadi penonton terhadap apa yang terjadi pada saudara-saudara kami di Sweida. Kami harus melucuti wilayah selatan Suriah, termasuk sekitar Damaskus, dan kami akan terus memberikan dukungan kepada komunitas Druze.”

Rezim Israel sebelumnya menegaskan bahwa tidak boleh ada keberadaan senjata berat, bahkan senjata ringan sekalipun, di wilayah Suriah yang berbatasan langsung dengan Palestina yang Diduduki.

Dalam beberapa bulan terakhir, Militer Israel dilaporkan telah melancarkan serangan udara yang menghancurkan hampir seluruh infrastruktur militer Suriah di wilayah selatan, termasuk jet tempur, helikopter, dan sistem artileri.

Latar Belakang Konflik dan Penarikan Pasukan

Perjanjian ini menyusul konflik bersenjata yang berlangsung antara kelompok milisi suku dan komunitas Druze di Sweida, yang memuncak pada akhir Juli. Pertempuran tersebut berakhir pada Senin, 31 Juli, setelah intervensi diplomatik oleh Amerika Serikat yang melibatkan Pemerintah Suriah dan Israel. Usai gencatan senjata diumumkan, Dewan Suku Suriah menyatakan bahwa seluruh pasukan milisi telah ditarik dari kota Sweida sebagai bagian dari implementasi perjanjian.