Konferensi New York: Gaza adalah Bagian Integral dari Negara Palestina
POROS PERLAWANAN – Para pemimpin dunia yang berpartisipasi dalam Konferensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada Selasa 29 Juli, secara tegas mengutuk tindakan agresif rezim Zionis, termasuk pembangunan permukiman ilegal, aneksasi wilayah, dan kekerasan sistemik terhadap rakyat Palestina. Dalam Deklarasi New York yang dikeluarkan seusai konferensi, mereka menyerukan penghentian segera kebijakan tersebut dan menegaskan komitmen kolektif untuk mempertahankan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Menurut laporan Tasnim News Agency pada Rabu 30 Juli, konferensi yang diselenggarakan atas prakarsa Prancis dan Arab Saudi di markas besar PBB itu dihadiri oleh perwakilan dari sekitar 100 negara. Amerika Serikat memilih memboikot forum tersebut.
Dalam deklarasi bersama, para peserta menegaskan:
“Kami, para pemimpin dan perwakilan yang berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah sepakat untuk mengambil tindakan kolektif dan terkoordinasi guna mengakhiri perang di Gaza dan mengimplementasikan solusi dua negara secara nyata, demi perdamaian yang adil, damai, dan langgeng dalam konflik Palestina-Israel.”
Pernyataan itu menyoroti dampak luas dari konflik yang terus berlanjut, menyebut bahwa kekerasan tidak hanya menimbulkan korban jiwa massal, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan regional dan global.
“Hanya dengan mengakhiri pendudukan dan menerapkan solusi dua negara, aspirasi sah rakyat Palestina dan Israel dapat terwujud,” tegas deklarasi tersebut.
Gaza dan Kedaulatan Palestina
Salah satu poin utama dalam deklarasi adalah penegasan bahwa Gaza merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
“Negara Palestina harus bebas dari pendudukan, pengepungan, fragmentasi geografis, dan segala bentuk pemindahan paksa. Kami menjunjung tinggi integritas teritorial tanah Palestina.”
Para pemimpin juga menyatakan dukungan penuh terhadap peran eksklusif Otoritas Palestina dalam mengelola urusan sipil, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina. Dukungan internasional yang terkoordinasi dinilai penting untuk menjamin stabilitas jangka panjang di Kawasan.
Rekonstruksi dan Transisi Pascagencatan Senjata
Konferensi mendukung penuh rencana rekonstruksi Jalur Gaza yang diusulkan oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan menekankan perlunya implementasi segera setelah tercapainya gencatan senjata. Mereka juga menyerukan pembentukan Komite Transisi di bawah pengawasan Otoritas Palestina untuk mengelola periode pascagencatan senjata, menjaga ketertiban, dan memastikan layanan publik tetap berjalan.
Deklarasi juga membuka opsi pembentukan misi internasional sementara di Gaza, atas undangan resmi Otoritas Palestina dan di bawah payung PBB, untuk menjamin stabilitas dan perlindungan kemanusiaan selama masa transisi.
Seruan untuk Reformasi Politik dan Dialog
Para peserta menyambut komitmen Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 9 Juni 2025, yang menegaskan penolakannya terhadap kekerasan dan dukungannya terhadap keamanan bersama. Langkah ini dianggap sebagai awal positif menuju fase baru dialog politik yang konstruktif.
Deklarasi juga menekankan pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas, transparan, dan adil termasuk di Yerusalem Timur dalam waktu satu tahun, dengan pengawasan internasional yang kredibel.
Tuntutan terhadap Rezim Zionis
Para pemimpin dunia mendesak Israel untuk segera menghentikan semua aktivitas permukiman, kekerasan, dan langkah-langkah sepihak seperti aneksasi dan perampasan tanah.
“Kami berkomitmen melawan segala bentuk tindakan yang merusak prospek solusi dua negara. Ini adalah tanggung jawab moral dan hukum kita untuk menjaga perdamaian dunia,” bunyi deklarasi tersebut.
Para penanda tangan juga menegaskan perlunya menjaga status hukum dan historis tempat-tempat suci di Yerusalem, serta mendukung perwalian Hasyimiyah atas situs-situs tersebut guna memastikan penghormatan lintas agama dan stabilitas spiritual di Kawasan.
Menuju Hari Perdamaian?
Sebagai penutup, para pemimpin dunia mengumumkan rencana penyelenggaraan Hari Perdamaian, sebuah inisiatif gabungan antara negara-negara Arab dan Eropa, sebagai simbol komitmen internasional terhadap perdamaian nyata dan keadilan bagi rakyat Palestina dan Israel.
Catatan Redaksi PP
Di balik semua pernyataan muluk dan janji internasional, dunia tetap bergeming di hadapan tragedi nyata yang berlangsung setiap hari di Gaza. Amerika Serikat yang justru memboikot konferensi ini bersama sekutu-sekutunya di Barat, terus memainkan peran ganda: mendeklarasikan komitmen terhadap perdamaian, sambil mempersenjatai dan membekingi mesin kekerasan Zionis tanpa malu.
Ironisme ini tak terelakkan: negara-negara yang mengeklaim diri sebagai penjaga hukum internasional justru menjadi sponsor utama dari pelanggaran hak asasi paling brutal abad ini. Sementara bom-bom dijatuhkan di atas kepala anak-anak Gaza, mereka menulis pernyataan pers yang sopan dan bertele-tele, menyisipkan kata “keprihatinan mendalam” di antara jadwal lobi senjata dan diplomasi dagang.
Konferensi New York pun, meski berniat baik, tak luput dari absurditas semacam ini, dipenuhi deklarasi yang disusun rapi dalam bahasa formal, tapi kehilangan kekuatan nyata untuk menghentikan penderitaan. Kata-kata tanpa keberanian, retorika tanpa tanggung jawab.
Dunia yang katanya pernah bersumpah “tidak akan pernah lagi” membiarkan kebiadaban Israel, hari ini justru menunduk dalam diam, menyaksikan genosida dalam definisi paling terang, namun hanya mampu berbisik dari balik podium.
