Sudan Selatan Bantah Terlibat Pembicaraan dengan Israel Soal Relokasi Warga Palestina
POROS PERLAWANAN — Dilansir Press TV, Pemerintah Sudan Selatan membantah keras tuduhan yang menyebut mereka sedang mengadakan pembicaraan dengan Israel terkait rencana relokasi paksa warga Palestina dari Gaza ke wilayah mereka. Dalam sebuah pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan menyebut laporan tersebut “tidak berdasar dan tidak mencerminkan sikap resmi Pemerintah”.
Pernyataan ini muncul tak lama setelah laporan dari kantor berita Associated Press yang menyatakan adanya diskusi antara Pemerintah Israel dan Sudan Selatan mengenai kemungkinan relokasi warga Gaza yang terusir akibat konflik yang sedang berlangsung.
“Republik Sudan Selatan menolak laporan media yang menyebut kami terlibat dalam pembicaraan relokasi warga Palestina. Ini sepenuhnya tidak benar,” demikian pernyataan tegas dari Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan.
Spekulasi meningkat setelah Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Sharren Haskel melakukan kunjungan ke Juba pada Rabu 13 Agustus, hanya satu hari setelah laporan AP tersebut dirilis. Meski demikian, baik pihak Israel maupun Sudan Selatan menolak mengonfirmasi apakah isu relokasi dibahas dalam pertemuan itu.
Sumber diplomatik dari Mesir mengungkap bahwa mereka telah mengawasi interaksi antara Tel Aviv dan Juba selama beberapa bulan, dan memperingatkan Sudan Selatan agar tidak terlibat dalam skema tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pengusiran warga Gaza, mengeklaim bahwa membiarkan penduduk sipil pergi adalah bagian dari strategi perang. “Setelah mereka pergi, barulah kita bisa menghadapi musuh yang tersisa,” ujarnya dalam wawancara dengan media Israel.
Israel dan AS dikabarkan telah menjajaki sejumlah negara sebagai calon lokasi relokasi, termasuk Libya, Indonesia, Uganda, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Namun, sebagian besar negara tersebut menolak rencana ini.
Mesir, yang berbatasan langsung dengan Gaza, juga telah menyatakan penolakan keras terhadap relokasi, khawatir terhadap dampak pengungsian besar-besaran ke wilayahnya.
Sejak serangan Israel dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 61.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 150.000 lainnya terluka. Israel kini menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), serta surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza.
