Hizbullah Kembali Peringatkan Pemerintah Lebanon Soal Keputusan ‘Permusuhan’ terhadap Senjata Perlawanan
POROS PERLAWANAN – Hizbullah kembali memperingatkan Pemerintah Lebanon terkait keputusan yang dinilai bermusuhan terhadap senjata Perlawanan. Kelompok itu menegaskan bahwa Pemerintah seharusnya memfokuskan upaya menghadapi agresi Israel, bukan melemahkan “katup pengaman” Lebanon.
Menurut Tasnim News Agency pada Senin 18 Agustus, Anggota Parlemen Hizbullah, Hussein Al-Haj Hassan menegaskan bahwa keputusan yang menargetkan persenjataan Perlawanan akan membawa konsekuensi serius. Ia menyatakan bahwa Pemerintah seharusnya menangkis agresi Israel ketimbang “merampas kartu kemenangan dan kekuatan Lebanon”.
Al-Haj Hassan, yang juga memimpin faksi Baalbek-Hermel di parlemen, menyebut Hizbullah terbuka untuk diskusi, namun hanya jika Israel menarik diri dari wilayah Lebanon.
Kritik terhadap Partai Domestik
Pernyataan senada datang dari perwakilan Hizbullah lain di parlemen Lebanon, Ibrahim al-Moussawi. Ia mengkritik sikap sejumlah partai domestik yang menentang senjata Perlawanan, dengan menyebut bahwa persenjataan Hizbullah berfungsi sebagai benteng pertahanan negara terhadap ancaman dan agresi Israel.
Dukungan Nabih Berri
Di tengah polemik ini, Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, sekutu lama Hizbullah kembali menegaskan dukungannya. Menanggapi pertanyaan media Saudi terkait isu senjata Hizbullah, Berri berkata: “Selama Israel menolak menjalankan komitmen dan kesepakatan gencatan senjata, mustahil menerapkan keputusan apa pun terkait Hizbullah.”
Catatan Analisis
Polemik senjata Hizbullah kembali menegaskan dilema politik Lebanon: di satu sisi, ada tekanan domestik dan eksternal untuk membatasi kekuatan Perlawanan; di sisi lain, ancaman Israel tetap nyata dan agresif. Dalam konteks ini, banyak kalangan menilai bahwa satu-satunya jalan bagi Lebanon untuk mengusir dominasi Israel dan menahan pengaruh Saudi di arena politik internal adalah mempertahankan garis perlawanan sebagai pilar utama pertahanan nasional.
