Kabinet Lebanon Bahas Monopoli Senjata, Faksi Pro-Perlawanan Tinggalkan Pertemuan
POROS PERLAWANAN – Pertemuan Kabinet Lebanon untuk meninjau rencana Militer memonopoli senjata di tangan Pemerintah menimbulkan ketegangan, setelah beberapa menteri dari Syiah memutuskan meninggalkan rapat sebagai bentuk protes.
Menurut Kantor Berita Mehr pada Jumat 5 September, mengutip media Lebanon, pertemuan Dewan Menteri berlangsung di Istana Kepresidenan Lebanon, dengan kehadiran Presiden Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam. Sebelumnya, Nawaf Salam dan Aoun mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas agenda ini.
Penolakan Menteri Syiah
Jaringan Al-Mayadeen melaporkan bahwa para menteri Syiah, termasuk perwakilan dari Gerakan Amal dan Hizbullah, menolak berpartisipasi dalam meninjau rencana Militer terkait agenda pelucutan senjata. Mereka menilai agenda ini sebagai alat untuk mengambil keputusan Pemerintah yang bertentangan dengan Pakta Nasional Lebanon.
Setelah kehadiran Panglima Angkatan Darat Lebanon, Rudolf Heikal, empat menteri Syiah meninggalkan rapat. Salah satunya, Fadi Makki, yang bahkan menyiapkan surat pengunduran diri dan menemui Presiden Aoun untuk menyampaikan niatnya. Rekan menteri lainnya, Naseruddin dan Mohammad Haider, pindah ke aula terdekat untuk menunggu hasil rapat.
Alasan Penarikan Diri
Menteri Tenaga Kerja, Mohammad Haider mengatakan kepada saluran TV Al-Manar bahwa penarikan diri ini sejalan dengan penentangan mereka terhadap dokumen yang disebutnya “dokumen Amerika” di Kabinet.
“Kami akan menunggu dan melihat apa yang terjadi dalam pertemuan tersebut, baru kemudian kami akan mengambil keputusan. Keputusan apa pun yang dibuat tanpa melibatkan perwakilan komunitas Syiah adalah ilegal,” kata Haider. Ia menegaskan bahwa mereka tidak membahas rencana Militer dan tidak akan kembali ke pertemuan setelah agenda Militer dimulai.
Dampak Politik
Keputusan para menteri Syiah meninggalkan rapat Kabinet menyoroti ketegangan struktural antara Pemerintah Lebanon dan Poros Perlawanan yang berafiliasi dengan komunitas Syiah. Langkah ini menunjukkan bahwa monopoli senjata tetap menjadi isu sensitif, dengan implikasi langsung terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional.
Fadi Makki menegaskan kesiapan untuk mengundurkan diri jika diperlukan, sebagai bentuk protes resmi terhadap agenda monopoli senjata yang dianggap mengancam keseimbangan kekuatan antarkomunitas di Lebanon.
