Bayangan CIA di Baghdad: Kuasa Usaha Baru AS dan Awal Kekacauan yang Dirancang Washington
POROS PERLAWANAN – Baghdad kembali diselimuti tanda tanya. Penunjukan Kuasa Usaha baru Amerika Serikat bukan hanya pergantian diplomatik rutin, melainkan langkah yang menyisakan aroma intelijen dan skenario tersembunyi. Sosok yang seharusnya datang membawa misi diplomasi justru dikenal akrab dengan operasi keamanan dan jaringan bayangan CIA.
Pada Selasa 9 September, Tasnim News Agency melaporkan bahwa Washington menunjuk Joshua Harris sebagai Kuasa Usaha baru di Irak, menggantikan Steve Fagin. Di atas kertas, Harris adalah diplomat karier. Namun, rekam jejaknya bicara lain. Ia pernah menjabat sebagai perwakilan presiden dalam koalisi anti-ISIS, memimpin kebijakan Irak di Dewan Keamanan Nasional, dan dikenal keras terhadap Kelompok Perlawanan serta Pasukan Mobilisasi Populer (Hashd al-Shaabi).
Jejak panjang itu, ditambah dengan meningkatnya pergerakan teroris di perbatasan utara dan barat Irak serta relokasi pasukan Amerika, memperkuat dugaan bahwa penunjukan ini bukan kebetulan. Banyak pihak melihat Harris sebagai “operator” yang membawa agenda lain di balik kedok diplomasi.
Seorang pakar keamanan Irak, Adnan Kanani menegaskan kepada wartawan di Baghdad: “Orang ini punya koneksi di luar jalur diplomatik. Menurut penilaian saya, dia adalah titik kontak CIA di Kawasan ini.”
Kanani menambahkan bahwa Harris tampaknya akan berperan dalam koordinasi dengan tentara bayaran dan jaringan intelijen di Irak.
“Ini bukan semata urusan diplomatik, melainkan masalah keamanan. Situasi bisa bergeser ke arah yang berbeda, tergantung variabel yang berkembang,” ujarnya.
Lebih jauh, Kanani menilai Amerika Serikat sedang menyiapkan babak baru intervensi.
“Mereka hadir untuk memicu dinamika di wilayah tertentu, merevitalisasi pengaruh lama. Kita akan menyaksikan peristiwa baru dan berbeda, dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat,” kata dia.
Profil Harris memperkuat kekhawatiran itu. Sebelumnya ia bertugas di Biro Urusan Afrika Utara Departemen Luar Negeri, lalu menjadi Direktur Kebijakan untuk Utusan Khusus Presiden dalam koalisi anti-ISIS pada 2015. Ia terlibat dalam isu-isu terkait keluarga ISIS, pusat pelatihan, hingga operasi yang menyasar Hashd al-Shaabi. Selama tiga tahun terakhir, Harris menangani langsung urusan Irak di Dewan Keamanan Nasional dengan sikap yang konsisten anti-Perlawanan.
Nada serupa datang dari pakar politik Irak, Athir al-Sharaa. Ia menilai penunjukan Harris sarat agenda intelijen.
“Kedatangannya bertepatan dengan relokasi pasukan Amerika. Ini pesan yang ditujukan bukan hanya untuk Irak, melainkan juga untuk Kawasan,” ujarnya.
Al-Sharaa menyinggung penarikan pasukan AS dari Pangkalan Ain al-Assad dan sejumlah basis lain, yang kemudian dipindahkan ke Kuwait dan pangkalan alternatif.
“Ada pergerakan nyata dalam strategi Militer Amerika. Hal itu jelas terkait dengan agenda Kuasa Usaha baru ini,” tambahnya.
Ia juga merujuk pada pernyataan terbaru Duta Besar Inggris di Baghdad yang mengkritisi Hashd al-Shaabi.
“Pernyataan itu menunjukkan bahwa sebuah skenario baru memang sedang dijalankan di Kawasan ini,” kata Al-Sharaa.
Kini, dengan Harris menduduki kursi Kuasa Usaha, diplomasi di Baghdad tampak lebih seperti operasi intelijen. Pertanyaannya, apakah Irak tengah menyaksikan hanya pergantian pejabat, atau awal dari babak baru kekacauan yang dirancang Washington?