Menlu Mesir: Senjata Hamas adalah Masalah Internal Palestina
POROS PERLAWANAN — Menteri Luar Negeri Mesir menegaskan bahwa persoalan senjata Hamas merupakan urusan internal Palestina. Ia juga menilai reaksi Hamas terhadap rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sebagai langkah positif.
Menurut laporan Kantor Berita Mehr pada Senin 6 Oktober, mengutip Al-Shorouk, Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Ati menyatakan bahwa “jaminan utama” bagi keberhasilan rencana Trump untuk menghentikan perang di Gaza adalah komitmen langsung Presiden AS itu sendiri.
Abdel Ati menekankan bahwa Trump “bertekad mencapai keamanan, stabilitas, dan perdamaian di Timur Tengah”.
Dalam wawancaranya dengan harian Saudi Asharq Al-Awsat, Abdel Ati menilai bahwa respons Hamas terhadap rencana Amerika tersebut bersifat positif.
“Rencana Trump mencakup sejumlah elemen penting, di antaranya penghentian perang, penolakan aneksasi Tepi Barat, serta penghentian penggusuran warga Palestina,” ujarnya.
Menteri Luar Negeri Mesir itu menjelaskan bahwa tahap pertama dari rencana tersebut meliputi pembebasan tahanan dan pengembalian jenazah dari kedua pihak.
Ia menambahkan bahwa pembicaraan teknis yang digelar di Kairo bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam rencana itu.
Menanggapi pertanyaan terkait komitmen Israel terhadap gencatan senjata, Abdel Ati mengatakan, “Kami menaruh keyakinan pada tekad Presiden Trump untuk melaksanakan dan menegakkan rencananya demi mengakhiri perang serta membangun perdamaian.”
Abdel Ati kemudian menegaskan bahwa masalah senjata Hamas merupakan persoalan internal Palestina yang harus diselesaikan secara domestik.
Ia menambahkan: “Solusi akhir dan menyeluruh bagi konflik ini adalah penerapan konsep dua negara, pembentukan negara Palestina merdeka, serta pemenuhan aspirasi rakyat Palestina.”
Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump mengajukan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang di Gaza. Rencana itu mencakup gencatan senjata segera, pembebasan tahanan Israel dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina, penarikan pasukan Zionis ke garis yang disepakati, serta pembentukan lembaga internasional untuk membangun kembali dan mengelola Gaza.
Sebagaimana dalam dua tahun terakhir, Faksi-faksi Perlawanan Palestina menyatakan kesiapannya untuk menghormati gencatan senjata dan menerima perdamaian yang adil. Mereka juga telah beberapa kali duduk di meja perundingan, dan kini menyetujui rencana ini dengan sejumlah syarat serta permintaan klarifikasi atas beberapa klausulnya.
Namun demikian, pengamat menilai bahwa rencana Trump terbaru ini bukanlah upaya menuju perdamaian sejati, melainkan strategi politik untuk membebaskan rezim Zionis dari kebuntuan strategis internal dan eksternal.
Tanda-tanda hal tersebut terlihat dari perilaku pejabat Israel di Majelis Umum PBB, serta di arena olahraga, akademik, dan hukum internasional, yang menunjukkan semakin dalamnya isolasi diplomatik rezim tersebut di panggung global.